Jakarta, Lintas – Sebanyak 771 unit rumah tidak layak huni (RTLH) dari target 1.212 unit selama 2023 telah selesai dibedah oleh Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Perumahan.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, program ini merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan rumah layak. Sekaligus juga mengurangi angka pengangguran melalui kegiatan padat karya.
“Kami berharap program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) ini dapat meningkatkan kualitas hidup para penerima bantuan dengan memiliki rumah yang lebih layak, sehat, dan nyaman,” kata Basuki dikutip dari rilis yang diterima Senin (5/6/2023).
Dijelaskan, BSPS atau dikenal dengan bedah rumah tahun 2023 di Papua Barat didistribusikan di 9 kabupaten dan 1 kota. Alokasi anggaran Rp 23,5 juta hingga Rp 40 juta untuk setiap unit, tergantung kondisi wilayah.
Secara rinci, program BSPS tahun 2023 disalurkan di Kota Sorong (236 unit), Kabupaten Manokwari (88 unit), Kabupaten Sorong (45 unit). Disusul Kabupaten Sorong Selatan (108 unit), Kabupaten Teluk Wondama (43 unit), Kabupaten Manokwari Selatan (48 unit). Selanjutnya Kabupaten Pegunungan Arfak (50 unit), Kabupaten Teluk Bintuni (23 unit). Selanjutnya Kabupaten Fak-fak (80 unit) dan Kabupaten Raja Ampat (50 unit).
Kelompok Masyarakat
Direktur Jenderal Perumahan Iwan Suprijanto mengatakan, dalam pelaksanaan program BSPS ini, pemerintah menyalurkan dana stimulan dengan membentuk kelompok masyarakat serta mendapat pendampingan dari Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL).
“Kami ingin pembangunan rumah layak huni bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Indonesia. Termasuk di Provinsi Papua Barat,” kata Iwan Suprijanto.
Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P2P) Papua II Ditjen Perumahan Ridwan Dibya Sudharta mengatakan, masyarakat Papua Barat menyambut baik program BSPS yang sudah disalurkan Kementerian PUPR dari tahun ke tahun.
“Kami harap melalui program BSPS ini rumah tidak layak huni di Papua Barat bisa berkurang,” kata Ridwan. (HRZ)
