JAKARTA, LINTAS – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mulai menutup 2025 dengan kinerja serapan anggaran yang makin agresif. Pemerintah mendorong percepatan program perumahan rakyat, sekaligus memperbaiki kualitas hunian di berbagai daerah.
Dorongan percepatan ini terlihat jelas dari laporan hingga 18 November 2025, ketika realisasi anggaran PKP sudah mencapai Rp 3,66 triliun, atau 77,65% dari pagu efektif Rp 4,72 triliun.
Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) menyampaikan bahwa kementeriannya menargetkan serapan anggaran bisa tembus 97,26% pada akhir tahun. Ia menegaskan semua program prioritas akan dikejar agar selesai sebelum tutup buku anggaran 2025.
“Kami bekerja keras agar seluruh program fisik dan kegiatan prioritas bisa selesai tahun ini,” kata Ara di Jakarta, dikutip Jumat (21/11/2025).
BSPS Jadi Motor Utama Serapan Anggaran
Dari seluruh program yang dijalankan PKP, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) mencatat pencapaian paling tinggi. Serapan BSPS sudah menyentuh 94,48%, atau Rp 964,35 miliar dari total pagu Rp 1,02 triliun. Anggaran tersebut digunakan untuk pembangunan 45.073 unit rumah swadaya di berbagai daerah.
Program BSPS selama ini menjadi garda depan dalam perbaikan rumah tidak layak huni. Pemerintah terus menggunakan BSPS sebagai instrumen untuk meningkatkan standar hidup masyarakat berpenghasilan rendah dengan memberikan dukungan material dan pendampingan pembangunan.
Di luar BSPS, beberapa program lain juga melaju cepat. Pembangunan rumah susun mencatat realisasi Rp 1,93 triliun atau 77,26% dari target 2.270 unit. Program ini tersebar di berbagai provinsi dan menyasar kelompok masyarakat seperti mahasiswa, pekerja, dan masyarakat berpenghasilan rendah.
Sementara itu, rumah khusus yang dibangun untuk daerah terdampak bencana juga ikut menunjukkan performa solid. Realisasinya telah mencapai Rp183,48 miliar atau 79,85%, mencakup pembangunan 476 unit.
Dengan progres ini, pemerintah ingin memastikan bahwa masyarakat yang menjadi korban bencana dapat kembali menempati hunian yang aman secepat mungkin. Pembangunan rumah khusus menjadi salah satu prioritas, mengingat urgensi pemulihan sosial dan ekonomi pascabencana.
Program Pendukung Permukiman Ikut Tancap Gas
Selain pembangunan rumah, sejumlah program pendukung kawasan permukiman turut bergerak agresif. Program seperti penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU), penanganan kawasan kumuh, hingga penyediaan sanitasi menunjukkan peningkatan yang signifikan sepanjang 2025.
Ara menegaskan bahwa yang dibangun PKP bukan hanya unit rumah, tetapi juga lingkungan hunian yang layak.
“Kami tidak hanya membangun rumah, tetapi juga kawasan hunian yang layak, bersih, dan sehat. Rumah layak adalah fondasi kehidupan keluarga yang kuat dan produktif,” ujarnya.
Koordinasi Lintas Unit Bikin Serapan Anggaran Melaju
Kementerian PKP menilai pencapaian 2025 tidak lepas dari koordinasi intensif antar-direktorat jenderal. Setiap unit kerja terus mengejar target fisik dan administrasi agar penyerapan bisa optimal.
Baca Juga: Mulai 1 Desember 2025 Kereta Jarak Jauh Tidak Lagi Berhenti di Stasiun Jatinegara, Ini Daftarnya
Hingga November 2025, seluruh direktorat jenderal terus mencatat tren positif dan diperkirakan total serapan anggaran mencapai Rp 4,58 triliun atau 97,26% hingga akhir tahun. (GIT)
