Sumber informasi tepercaya seputar infrastruktur,
transportasi, dan berita aktual lainnya.
16 February 2025
Home Berita Jembatan Wai Bobot Dukung Konektivitas di Seram Bagian Timur

Jembatan Wai Bobot Dukung Konektivitas di Seram Bagian Timur

Share

Ambon, Lintas – Sebagian besar jaringan jalan di Pulau Seram, Maluku, sudah terbangun sehingga untuk tahun anggaran 2022 hanya ada dua paket pekerjaan di ruas jalan Werinama, yaitu Jembatan Wai Pulu dan Jembatan Wai Punsang dengan bentang setiap jembatan sekitar 300 meter.

Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Maluku (Satker PJN II Maluku) Judith Wattimury, ST, mengatakan, total panjang jalan nasional di Pulau Seram adalah 749,61 km dan sebagian besar sudah terbangun.

“Tetapi, jalan nasional ruas Laimu- Werinama masih terkendala karena belum terbangunnya Jembatan Wai Bobot dengan bentang sekitar 900 meter,” katanya pada Lintas, Senin (11/7/22).

Belum terkoneksinya jaringan jalan tersebut menyebabkan masyarakat saat musim gelombang tinggi harus menggunakan jalur laut. Kalau hendak menuju Masoi masih belum bisa lewat jalur darat. Untuk ke depannya, diharapkan agar Jembatan Wai Bobot bisa diprogramkan untuk menuntaskan sampai titik akhir ruas jalan Laimu- Werinama.

Judith mengatakan, proyek yang menjadi prioritas ada dua paket kontrak tahun jamak (MYC), yaitu Jembatan Wai Pulu dan Jembatan Wai Tunsa yang setiap jembatan memiliki panjang 300 meter.

“Tahun 2022, terdapat penambahan jalan nasional mulai dari Bula-Masiwang-Air Nanang dengan total panjang 111,54 km di Seram bagian timur,” ujarnya.

Status ruas jalan Bula-Masiwang-Air Nanang baru naik menjadi jalan nasional, untuk penanganannya akan dimulai pada 2023 dengan pemeliharaan jalan saja. “Untuk penanganan kondisi yang rusak baru bisa dilaksanakan setelah proses serah terima dari kabupaten ke kami untuk bisa perbaikan jalan,” lanjutnya.

Ruas jalan nasional lain di lingkup penanganan Satker PJN II Maluku juga memerlukan perhatian, terutama di beberapa titik longsor, yaitu di ruas Waipia-Saleman maupun Saleman- Besi yang berada di daerah pegunungan dan daerah patahan. Ada beberapa titik yang perlu segera ditangani, tetapi harus tersedia dahulu perencanaan yang tepat. Untuk menjaga jalan agar menjadi fungsional, penanganan di titik tersebut menggunakan anggaran preservasi tahun 2022.

“Masalah teknis masih kekurangan tenaga kerja dan non-teknis saat harus berhadapan dengan masyarakat terkait pembebasan lahan. Seperti di Jembatan Wai Yali, masyarakat ada yang komplain terkait lahan. Sempat tertunda sekitar 50 hari dan cuaca ekstrem,” ujar Judith.

Cakupan penanganan

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 2.1 Satker PJN II Maluku Alberth Nanlohy, ST, MT, mengatakan, total ruas jalan sepanjang 142,08 km yang terdiri dari enam ruas jalan, di antaranya ruas jalan Liang-Simpang Waipia sepanjang 24,87 km dengan sembilan jembatan; ruas jalan Makariki- Simpang Waipia sepanjang 21,90 km dengan delapan jembatan; ruas jalan Simpang Waipia-Saleman sepanjang 47,17 km dengan 13 jembatan; ruas jalan Masohi-Makariki sepanjang 6,06 km dengan empat jembatan; ruas jalan Amahai-Masohi sepanjang 7,08 km dengan satu jembatan; dan ruas jalan Amahai-Tamilouw sepanjang 35 km dengan 31 jembatan. Total panjang 66 jembatan sepanjang 2.376,20 meter.

Kepala Satker PJN II Maluku Judith Wattimury, ST.

Untuk target efektif 2022 sepanjang 5,6 km yang terdiri dari rekonstruksi sepanjang 500 meter yang berada di ruas jalan Simpang Waipia-Saleman, rehabilitasi minor sepanjang 3,1 km di ruas jalan Simpang Waipia-Saleman; ruas jalan Liang-Simpang Waipia dan ruas jalan Makariki-Waipia, serta penanganan preventif sepanjang 2 km di ruas jalan Liang-Simpang Waipia.

Ruas jalan Simpang Waipia- Saleman merupakan ruas penghubung untuk wilayah Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Seram Utara, Seram Utara Barat, Seram Utara Timur Seti, dan Seram Utara Timur Kobi, serta penghubung antara tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Maluku Tengah, Seram Bagian Barat, dan Seram Bagian Timur.

Untuk jaringan jalan nasional sudah terkoneksi dan tidak terisolasi karena merupakan jalur utama, tetapi perlu adanya beberapa perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan. Salah satunya dengan penanganan khusus pada daerah longsoran di ruas jalan Simpang Waipia-Saleman yang merupakan jalur penghubung antara tiga kabupaten. Selain itu, ruas jalan tersebut selalu dilalui lalu lintas harian rata-rata (LHR) cukup tinggi, baik memobilisasi orang maupun barang.

Sedangkan, untuk strategi penanganan wilayah yang mempunyai konektivitas jaringan jalan masih rendah, yaitu masih ditemukan segmentasi longsoran pada ruas jalan Simpang Waipia-Saleman yang harus ada perencanaan lebih matang sehingga menghasilkan desain yang komprehensif dan aplikatif serta dapat menjawab kerusakan akibat longsoran tersebut.

“Untuk total kemantapan jalan di ruas jalan Amahai-Masohi maupun Masohi-Makariki sudah 100% mantap,” ujar Alberth.

PPK 2.2 Satker PJN II Maluku Rezha Latuconsina, ST, mengatakan, ruas yang ditangani ada empat ruas, mulai dari ruas jalan Tamilow-Haya sepanjang 40,96 km; ruas jalan Haya- Tehoru sepanjang 11,58 km; ruas jalan Tehoru-Laimu sepanjang 46,05 km; dan ruas jalan Laimu-Werinama sepanjang 34,89 km dengan total panjang keseluruhan ruas sepanjang 133,48 km, dengan target kemantapan 90% pada 2022.

“Untuk saat ini, penanganan pembangunan jembatan ada dua jembatan yang sudah berkontrak dan satu jembatan yang dalam proses tender dengan skema kontrak MYC,” ujar Rezha.

Pembangunan Jembatan Wai Tunsa (lanjutan) dengan nilai kontrak sebesar Rp 68,86 miliar, paket Jembatan Wai Pulu (lanjutan) dengan nilai kontrak sebesar Rp 27,57 miliar yang bersumber dari pembiayaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dengan skema MYC yang telah mulai dikerjakan pada TA 2021 dan direncanakan akan berakhir pada TA 2023 dan untuk paket preservasi Tamilow-Haya-Tehoru- Laimu-Werinama dengan nilai kontrak sebesar Rp 19,04 miliar.

“Untuk konektivitas ada dua kabupaten, yaitu Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Seram Bagian Timur, pemeliharaan dilakukan supaya akses jalannya tidak terputus,” lanjut Rezha.

Kiri ke kanan: PPK 2.1 Satker PJN II Maluku Alberth Nanlohy, ST, MT.; PPK 2.2 Satker PJN II Maluku Rezha Latuconsina, ST.; PPK 2.3 Satker PJN II Maluku Yohanis Berechmans Melsasail, ST.

Sedangkan, ruas Laimu-Werinama masih belum terhubung, mengingat belum ada program pembangunan Jembatan Wai Bobot yang menyebabkan masyarakat hanya bisa melewati laut. Saat ini, sedang diupayakan desainnya dan alokasi anggarannya.

“Jembatan Wai Bobot pada mulanya sudah ada bangunan bawah untuk pier dan abutment yang sudah dikerjakan oleh Dinas PUPR Provinsi Maluku, tetapi tidak ada tindak lanjutnya dan mangkrak selama 10 tahun. Kondisi eksisting sekarang pada bangunan seperti pier dan abutment sudah banyak yang rusak dan bentang rencana yang awalnya dari 500 meter sekarang telah menjadi 800-900 meter di akibatkan sungai yang melebar,” ujar Rezha.

Rezha mengatakan, terjadinya perubahan lebar Sungai Wai Bobot, harus ada kerja sama antara Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku dan BPJN Maluku. “Dari hulu sungai diperbaiki oleh BWS Maluku dan untuk desain penempatan titik jembatan harus dilakukan sebelum adanya pelebaran sungai yang lebih ekstrem sehingga memerlukan prioritas anggaran dimulai dari desain jembatannya dahulu,” lanjutnya.

Apabila Jembatan Wai Bobot sudah diprogramkan untuk 2023, maka ruas jalan Laimu-Werinama dapat terkoneksi. “Perlu ada kerja sama antara BWS dan Bina Marga dalam pembangunan Jembatan Wai Bobot ini guna mendukung infrastruktur jalan pada ruas jalan Laimu-Werinama,” ujar Rezha.

PPK 2.3 Satker PJN II Maluku Yohanis Berechmans Melsasail, ST, mengatakan, cakupan wilayah kerjanya ada dua ruas, yaitu ruas jalan Taniwel-Salibata dan ruas jalan Lisabata-Saleman. Kalau sebelumnya hanya ada satu ruas saja dari Taniwel langsung ke Saleman, tetapi sekarang karena sudah ada SK terbaru terbagi menjadi dua ruas dengan panjang total penanganan 98,6 km dan ruas penanganan berada di antara dua kabupaten.

Konektivitas jaringan jalan pada ruas Taniwel-Lisabata dan Lisabata- Saleman sudah sepenuhnya tersambung sehingga tidak ada lagi wilayah atau desa yang terisolasi. Sekarang ini, fokus untuk menjaga kinerja jalan dan jembatan agar tetap berfungsi dengan baik.

Pada TA 2022, PPK 2.3 Satker PJN II Maluku mengerjakan empat paket fisik dengan total nilai kontrak sebesar Rp 64,5 miliar, di antaranya paket penggantian Jembatan Wai Uli Besar dengan nilai kontrak Rp 29,1 miliar dengan panjang efektif 110 meter dengan pembangunan jembatan tipe rangka.

Selanjutnya, paket preservasi jalan Taniwel-Saleman nilai kontraknya sebesar Rp 8,38 miliar dengan panjang penanganan 98,6 km dari Taniwel- Nusabata, Nusabata-Saleman, dan penggantian Jembatan Wai Mololua dengan nilai kontrak Rp 8,15 miliar dengan panjang efektif sepanjang 25 meter. Keempat, paket penggantian Jembatan Wai Yali dengan nilai kontrak Rp 18,85 miliar dengan panjang efektif 35 meter.

“Ada beberapa jembatan yang sudah mulai mengalami kerusakan yang menjadi prioritas kami, akan ditindak lanjuti untuk di tahun depan dan ada beberapa segmen jalan yang lereng serta kondisi tanahnya labil, sehingga mengalami kelongsoran dan patahan,” ujar Yohanis.

Pada ruas jalan Taniwel-Saliman masih menyisakan sepanjang 24 km yang belum teraspal dengan kondisi jalan rusak, sudah terealisasi di akhir tahun 2020-2021 dengan fungsi kemantapan jalan untuk akhir tahun mencapai sebesar 94,6%.

Kiri ke kanan: PPK 2.4 Satker PJN II Maluku Rahmat Romadhona, ST, MT.; PPK 2.5 Satker PJN II Maluku Franklin Leatemia, ST.; PPK 2.5 Satker PJN II Maluku Edwin Rudy Huwae, ST, MEng.

Menurut Yohanis, infrastruktur jalan yang mantap berada di ruas Taniwel-Saleman untuk wilayah Seram Bagian Barat, khususnya Taniwel Timur, di mana jalan dan jembatan merupakan penunjang infrastruktur untuk mengakses daerah yang terisolasi serta akses kawasan pariwisata Pantai Ora Beach dan Pulau Tujuh, serta kantong-kantong perkebunan dan hasil alam.

PPK 2.4 Satker PJN II Maluku Rahmat Romadhona, ST, MT, mengatakan, ruas jalan Saleman-Bessi-Wahai-Pasahari dengan total panjang sepanjang 125 km dengan persentase kemantapan jalan sebesar 97% yang berada di dalam taman nasional perlu koordinasi lebih intens dengan penanggung jawab pengelola taman nasional. Dalam hal ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang membawahi Balai Taman Nasional di wilayah Saleman- Bessi.

“Strategi sekarang ini sedang dilakukan perjanjian kerja sama dengan pengelola Balai Taman Nasional sehingga ke depan untuk pemeliharaan jalan bisa lebih mudah untuk dilakukan,” ujar Rahmat.

Ruas jalan nasional di Pulau Seram yang menjadi tanggung jawab PPK 2.5 Satker PJN II Maluku adalah ruas jalan Pasahari-Kobisonta-Bangoi-Bula yang menghubungkan Kabupaten Maluku Tengah dengan Kabupaten Seram Bagian Timur, di mana daerah Pasahari, Kobisonta, dan sebagian daerah Bangoi masuk dalam wilayah Kabupaten Maluku Tengah yang merupakan daerah transmigrasi berupa persawahan dan sumber daya alam minyak.

PPK 2.5 Satker PJN II Maluku Franklin Leatemia, ST, mengatakan, pada TA 2022, dialokasikan anggaran untuk dua paket pekerjaan, di antaranya preservasi jalan Pasahari-Kobisonta- Bangoi-Bula dengan nilai kontrak Rp 19,53 miliar dan penggantian Jembatan Wai Silo dengan nilai kontrak Rp 3,95 miliar.

Rincian panjang penanganan paket 1 ruas Pasahari-Kobisonta sepanjang 43,61 km; Kobisonta-Bangoi 46,68 km; dan Bangoi-Bula sepanjang 47 km, total penanganan sepanjang 137,29 km dengan persentase kemantapan jalan 98%. Dengan adanya pekerjaan preservasi di jalan tersebut, dapat memperlancar arus transportasi warga maupun barang dari Bula menuju Masohi (Pelabuhan Masohi) dan menuju Wai Pirit (pelabuhan penyeberangan kapal feri) menuju Kota Ambon maupun sebaliknya.

Selain itu, pada ruas jalan Pasahari- Kobisonta masih ada lebar jalan 4,5 meter yang jauh dari standar nasional 6-7 meter dan perlu pergantian beberapa jembatan sudah rusak. Sedangkan, untuk beberapa jembatan yang lebarnya masih 4,5 meter perlu pelebaran atau penggantian jembatan menuju standar 9 meter (2-7-2).

“Intensitas curah hujan yang sangat tinggi di tahun 2022 mengakibatkan cuaca ekstrem menjadi kendala,” ujar Franklin.

PPK 2.6 Satker PJN II Maluku Edwin Rudy Huwae, ST, MEng, mengatakan, terkait dengan cakupan wilayah kerja total panjang 120,54 km dengan persentase kemantapan jalan 92%. Untuk TA 2022, hanya satu paket pekerjaan, yaitu pembangunan Jembatan Wai Bula Air dengan panjang bentang 80 meter jenis konstruksi rangka baja. Penanganan prioritas ruas jalan di Bula-Masiwang-Air Nanang, khususnya Bula-Masiwang karena kondisi jalan yang rusak sedang/berat akibat kondisi tanah yang labil (tanah ekspansif).

Edwin berharap, pemerintah pusat melalui BPJN Maluku untuk lebih memperhatikan kondisi wilayah tersebut, di mana perlu suatu program pembangunan jalan dan jembatan yang berkelanjutan mengingat masih ada sekitar 164,50 km, yaitu ruas Air Nanang-Kota Baru-Werinama yang belum tersentuh pembangunan. Pembangunan ruas jalan Bula- Masiwang-Air Nanang sudah ditangani sejak 2013 hingga 2021 dengan panjang 120,54 km, tutup Edwin. (FD)

Baca juga:

Bendungan Way Apu, Pertama di Maluku dan Diproyeksikan Pasok Air untuk 10.000 Hektar Lahan

Trans-Papua Barat Picu Pertumbuhan Kawasan Ekonomi

Oleh:

Share

Majalah Lintas Official Logo
Majalahlintas.com adalah media online yang menyediakan informasi tepercaya seputar dunia infrastruktur, transportasi, dan berita aktual lainnya, diterbitkan oleh PT Lintas Media Infrastruktur.
Copyright © 2023, PT Lintas Media Infrastruktur. All rights reserved.