JAKARTA, LINTAS – Sistem angkutan umum massal di metropolitan Jakarta mendesak untuk terus dibenahi dan dikembangkan. Hal ini sebagai salah satu solusi mengatasi dampak kemacetan di metropolitan Jakarta yang berperingkat kedua termacet di Asia Tenggara. Seperti diketahui, menurut Tomtom Traffic Index (2022), Metropolitan Jakarta termacet ke-19 (untuk tingkat wilayah metropolitan) di dunia atau ke-2 di ASEAN setelah metropolitan Manila. Sementara untuk tingkat kota, Jakarta peringkat ke-29 di dunia.
Kemacetan lalu lintas ini memiliki eksternalitas kerugian ekonomi dan lingkungan, termasuk polusi udara. Data Vital Statistic DKI Jakarta menyebutkan 67 persen polusi di Jakarta berasal dari sektor transportasi. Kemudian industri (26,8 persen) dan power plant (5,7 persen).
Seperti diberitakan sejumlah media, Jakarta sempat menempati peringkat pertama sebagai kota dengan kualitas udara paling buruk di dunia pada 20 Agustus 2023. Bahkan, menurut Survei IQAIR, Jakarta menempati peringkat pertama dengan konsentrasi Particulate Matter (PM) 2.5 mencapai 75 µg/m³, 15 kali lipat di atas ambang panduan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebesar 5 µg/m³.
Direktur Transportasi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Ikhwan Hakim, kepada Majalahlintas.com, Rabu (23/8/2023), di ruang kerjanya, memaparkan sejumlah isu, strategi dan peta jalan yang telah disusun pemerintah untuk mengatasi permasalahan kemacetan lalu lintas, khususnya melalui pembangunan angkutan umum massal perkotaan.
Baca Juga: Pemerintah Fokus Benahi Sistem Angkutan Umum Massal di 6 Wilayah Metropolitan
88 Juta Pergerakan
Dikatakan, “Metropolitan Jakarta atau Wilayah Jabodetabek yang terdiri dari DKI Jakarta serta 5 kota (Bogor, Depok, Tangerang, Tangerang Selatan, Bekasi) dan 3 kabupaten (Bogor, Tangerang, Bekasi) memiliki jumlah penduduk sebesar 31,24 juta jiwa dengan perjalanan sekitar 88 juta pergerakan per hari. Dari total perjalanan tersebut, berdasarkan data JUTPI 2, 90 persen-nya dilakukan dengan kendaraan pribadi (14,5 persen mobil dan 75,8 persen sepeda motor), sedangkan penggunaan angkutan umum hanya kurang dari 10 persen.”
“Dengan tingginya pergerakan yang melintasi administrasi kota atau kabupaten di Wilayah Metropolitan Jakarta tersebut, terdapat salah satu tantangan utama, yaitu masih terbatasnya lembaga yang mampu mengintegrasikan pembangunan dan pengelolaan berbagai moda angkutan umum lintas administrasi dalam wilayah metropolitan Jakarta. Namun begitu, progres pelaksanaan pembangunan sistem angkutan umum massal perkotaaan dari berbagai aspek kini sedang dan terus berjalan, termasuk pada aspek perencanaan, kelembagaan, serta pendanaan,” kata Ikhwan.
Dipaparkan Ikhwan, sejumlah kegiatan saat ini sedang berlangsung di Jakarta, antara lain dari sisi perencanaan, dilakukan pemutakhiran rencana induk metropolitan Jakarta melalui kajian Jabodetabek Urban Transportation Policy Integration Phase-3 dengan kerjasama Japan International Cooperation Agency (JICA).
“Kemudian, diperlukan kelembagaan terpadu yang mengelola berbagai moda lintas administrasi provinsi, kota, dan kabupaten di wilayah metropolitan Jakarta, seperti MRT, LRT, KA Komuter, dan Transjakarta. Skema kelembagaan yang direkomendasikan adalah berupa korporasi dalam bentuk holding BUMN/BUMD dan bertanggung jawab kepada Dewan Pengarah yang dalam hal ini adalah perwakilan pemerintah pusat dan daerah di wilayah metropolitan Jakarta,” jelas Ikhwan.
“Sedangkan skema pembiayaan dapat merujuk pada skema MRT JakartaJalur Utara – Selatan yang mengintegrasikan pendanaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang disesuaikan kemampuan kapasitas fiskal daerah,” tambahnya.
Dalam kesempatan itu, Ikhwan memaparkan perkembangan proyek pengembangan angkutan umum massal di Metropolitan Jakarta.
“Sejak 2019, telah beroperasi MRT Jakarta Jalur Utara–Selatan Fase 1 dengan rute Lebak Bulus–Bundaran HI dan saat ini dilanjutkan konstruksi MRT Jakarta Jalur Utara–Selatan Fase 2A (Bundaran HI – Kota),” ujarnya. Lalu MRT Metropolitan Jakarta Jalur Timur–Barat Fase 1 saat ini juga dalam proses persiapan konstruksi.
Jaringan MRT
Dikatakan Ikhwan, jaringan MRT di Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan negara lain. “Jaringan MRT Jakarta baru 15,7 km. Sementara Singapura 202 km. Kuala Lumpur (142 km), dan Bangkok (70 km).” MRT ini merupakan moda berbasis rel yang menjadi tulang punggung dalam melayani koridor central business district (CBD) dengan kapasitasnya yang tinggi. MRT memiliki kapasitas 40.000–60.000 penumpang/jam/arah, melebihi kapasitas light rail transit/LRT (15.000–20.000 penumpang/jam/arah) dan bus rapid transit/ BRT (5.000–15.000 penumpang/jam/arah).
“Yang juga terus dikembangkan adalah pelayanan kereta api komuter, diantaranya kegiatan peningkatan fasilitas perkeretaapian Manggarai hingga Jatinegara, stasiun Kereta Api Jabodetabek, peningkatan fasilitas operasi lintas Jatinegara-Bogor dan Manggarai-Jakarta Kota, serta sistem elektrifikasi perkeretaapian Jabodetabek,” kata Ikhwan.
Selain MRT dan kereta api komiter, peningkatan mobilitas perkotaan juga didukung BRT Transjakarta yang saat ini telah beroperasi dengan 13 koridor utama dan penguatan sistem feeder.
Dengan berbagai pembangunan jaringan angkutan massal perkotaan tersebut serta didorong upaya penataan pada aspek perencanaan, kelembagaan, dan pendanaan, diharapkan pada akhirnya dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan akibat kemacetan lalu lintas di Wilayah Metropolitan Jakarta bisa diminimalisasi. (HRZ/PAH)
Baca Juga: Kolaborasi Atasi Polusi Udara di Jabodetabek
