JAKARTA, LINTAS — Sebagai salah satu kota besar di dunia, Jakarta dinilai belum memiliki infrastruktur kereta api yang mumpuni untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setiap hari.
Pengamat transportasi Moch S Hendrowijono mengungkapkan, berbagai proyek kereta api yang saat ini ada belum sepenuhnya menjawab kebutuhan transportasi massal di Jakarta.
“Peran kereta api kita di Jakarta ini masih sangat sedikit. Dua dekade (sampai) tiga dekade yang lalu sempat mencatat sampai 5 persen dari angkutan manusia di Jakarta dan sekitarnya. Sekarang itu cuma 1 persen,” ujar Hendro, Selasa (20/2/2024).
Ia mengungkapkan, persoalan itu muncul karena populasi penduduk di wilayah Jabodetabek bertambah. Namun, fasilitas kereta api tidak mengalami peningkatan signifikan.
Misalnya, terbatasnya jumlah unit kereta api yang bisa digunakan karena banyak lokomotif yang berusia tua. Sementara proses produksi lokomotif dari PT Industri Kereta Api (INKA) masih berjalan.
Kedua, lanjut Hendro, jaringan kereta api seperti KRL yang dinilai belum mencakup banyak wilayah karena total lintasannya tak sampai 100 kilometer.
Selain itu, persoalan kereta api di Jakarta juga diakibatkan belum banyaknya jalur kereta api bawah tanah. Situasi ini membuat kemacetan tak terurai dengan optimal meskipun pemerintah berupaya membuat double track ataupun meningkatkan jumlah perjalanan kereta api.
“Jadi masalah adalah ketika jumlah perjalanan kereta api ditambah, kemacetan lalu lintas akan bertambah terutama di pintu-pintu pelintasan. Itu untuk daerah-daerah yang pelintasannya sebidang, yang perjalanan (jalur) kendaraan dan kereta api sama,” paparnya.
Menurut Hendro, pemerintah mestinya membangun infrastruktur kereta api di Jakarta dengan berkaca pada berbagai negara maju, seperti Jepang dan Jerman.
Sebab, populasi manusia di Jakarta di hari kerja bisa mencapai 20 juta orang. Padahal, penduduk dalam kotanya hanya berjumlah sekitar 10 juta orang.
Artinya, ada kebutuhan besar transportasi umum untuk memenuhi perjalanan para pekerja dari luar kawasan Jakarta. Hendro melihat hanya kereta api yang menjadi solusi utamanya.
“Kalau melihat Jepang itu, 85 persen (masyarakat) diangkut oleh kereta api, kalau di Eropa 70-80 persen. Di Belanda, bahkan ada kebijakan, di mana ada permukiman baru, maka kewajiban (perusahaan) kereta api menyambungkan (lintasannya),” tuturnya.
Adapun saat ini pemerintahan Presiden Joko Widodo tengah mengembangkan pembangunan MRT Fase 2A yang menghubungkan Bundaran HI sampai Stasiun Kota sepanjang 5,8 kilometer.
Sementara pembangunan MRT Fase 2B dibangun sepanjang 6 kilometer yang menghubungkan Stasiun Kota dengan Stasiun Ancol.
Di sisi lain, PT KAI Commuter atau KCI berencana untuk mengimpor tiga unit KRL dari China senilai Rp 783 miliar.
Keputusan itu diambil untuk menambah kapasitas angkut dan mengganti empat rangkaian KRL yang bakal diremajakan atau retrofit oleh PT INKA tahun ini. (TNO)
Baca Juga: Moch S. Hendrowijono, Pensiunan Wartawan yang Tak Pernah Pensiun
