Masalah banjir terus meningkat sejalan dengan pembudidayaan dataran banjir untuk permukiman dan lainnya tanpa mengkonsider adanya risiko.
Pemerhati masalah banjir, Ir Siswoko Sastrodihardjo, Dipl., HE, menyampaikan permasalahan banjir, khususnya di Jakarta, masih terus menjadi pekerjaan rumah dari waktu-waktu. Pengelolaan banjir misleading dan tidak pernah tuntas karena banjir sudah menjadi komoditas politik.
Akibatnya, kebijakan yang dilakukan yang terus berorientasi fisik tak pernah bisa menyelesaikan masalah banjir di Jakarta. Klaim “Jakarta akan bebas banjir” adalah menyesatkan dan hanya ilusi.
“Mohon maaf, kalau banjir menjadi komoditas politik agar bisa terpilih, masalah banjir takkan pernah bisa selesai,” ujarnya.
Paparan lengkap Siswoko bisa dilihat pada tautan ini.
Adapun materi paparan bagian II Siswoko ini juga bisa disaksikan di Podcast Melintas di channel Youtube Majalah Lintas berikut ini.
Sembari menunjukkan buku yang ditulisnya berjudul Upaya Mengatasi Masalah Banjir secara Menyeluruh”, Siswoko yang pernah menjabat Direktur Jenderal Sumber Daya Air periode 2005-2007, banyak mengupas proses perubahan paradigma masalah banjir.
Pengelolaan Banjir Hingga Saat Ini
Di Jakarta, sejak Kopro Banjir, PIPWS Cil-Cis, sampai sekarang (BBWS-CC) tetap mengandalkan upaya struktur (flood control); seperti, tanggul, Banjir Kanal Timur (BKT), normalisasi sungai, waduk, sodetan dan selanjutnya adalah dengan pola pemadam kebakaran.
“Tidak semua kegiatan-kegiatan tersebut efektif untuk mengatasi masalah banjir, seperti halnya normalisasi sungai. Pernah muncul ide aneh dan sempat viral, yaitu Multipurpose Deep Tunnel (MPDT) yang benar-benar aneh,” ujar Siswoko.
Ia mengatakan pengelolaan banjir sampai saat ini, masyarakat umumnya belum mengetahui apakah banjir itu, mengapa terjadi masalah banjir dan bagaimana mengelola banjir.
“Kalau kegiatan fisik pengendali banjir (food control) selesai, selalu dianggap bebas banjir, padahal itu misleading,” ujarnya.
Kemudian antisipasi terjadinya tanggul jebol juga tidak dilakukan. Kemudian walkthrough menjelang musim hujan tidak memadai.
“Karena masyarakat selalu anggap kalau sudah ada proyek selalu bebas banjir. Bahkan kegagalan bangunan selalu dinyatakan sebagai akibat bencana alam. Kemudian kearifan lokal hidup harmoni dengan banjir justru semakin surut dan menghilang,” ujarnya.
Lebih lanjut kata Siswoko, yang lebih menyedihkan adalah pengelolaan banjir dijadikan dagangan atau komoditas politik.
“Apalagi jelang Pilkada rame nanti, pertandingan nanti pilih saya, nanti bebas banjir Itu bohong, itu hukumnnya haram. Karena banjir itu dari hujan, hujan siapa yang buat, Tuhan, kenapa Tuhan kok dimain-mainkan. Jadi berlomba lomba mengusir hujan, bukannya hujan itu berkah bukannya musuh,” tuturnya.
Mengenai Jakarta, Siswoko menjelaskan pernah mengusulkan Non Structured Missed Jakarta flood management, termasuk membuat peta dataran banjir pada tahun 2006.
“Tapi sayang sekali begitu saya pensiun itu jadi kegiatan fisik. Padahal itu kan non fisik, peta dataran banjirkan tata ruang nanti keluar gitu ya itu. Sampai saat ini belum ada, sehingga yang namanya Kampung Melayu secara Cina itu sebenarnya berada di dataran banjir semua termasuk Menteng,” ujarnya,
Menurut dia, selama ini tidak diingatkan ke masyarakat bahwa mereka tinggal di daerah rawan banjir. Kalau Belanda kan itu diingatkan dan dipetakan.
“Sementara di kita tidak pernah dilakukan, nah ini penting itu yang saya sebut flood plan management pengelolaan dataran anjir penting sekali. Namun telanjur Jakarta sudah menjadi Kota Metropolitan, padahal 40-50 persen di Jakarta berada di dataran banjir. Mereka harus sadar tinggal di daerah rawan,” kata dia.
Oleh karena itu, sambung Siswoko, yang saat ini bisa dilakukan adalah menyesuaikan diri jika tinggal di daerah rawan banjir.
“Harusnya memang yang atur pemerintah, meski sudah telanjur bagaimana pemerintah melakukan pengaturan,pembinaan dan pengawasan bukan hanya pembangunan. Karena banjir mengakibatkan kerugian yang sampai triliunan,” kata dia. (CHI)
Baca Juga: Perubahan Paradigma Masalah Banjir
