BANDUNG, LINTAS – Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowners’ Association (DPP INSA) menyoroti kelebihan muatan atau overload sebagai salah satu temuan dalam sejumlah kecelakaan kapal. Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi bahan evaluasi bersama untuk memperbaiki sistem keselamatan pelayaran.
Hal itu disampaikan Darmansyah Tanamas dari DPP INSA dalam Lokakarya Forum Wartawan Perhubungan (Forwahub) di Bandung, pekan lalu.
Menurut dia, temuan dalam laporan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) perlu ditindaklanjuti dengan langkah korektif, termasuk dari sisi pemilik dan operator kapal.
Darmansyah mengatakan pengawasan perlu dilakukan secara berlapis dengan memanfaatkan teknologi. Salah satunya melalui pemeriksaan di pintu masuk pelabuhan untuk memastikan barang dan muatan yang akan diangkut kapal telah melalui proses pemeriksaan.
“Sebagian besar temuannya ada overload, kelebihan muatan. Ini yang harus kita perbaiki,” kata Darmansyah.
Penggunaan Teknologi
Ia mencontohkan penggunaan teknologi seperti X-ray di gateway pelabuhan. Menurutnya, ketentuan mengenai pemeriksaan tersebut sebenarnya sudah tersedia, tetapi pelaksanaannya masih perlu ditingkatkan agar berjalan konsisten.
INSA juga telah menyampaikan perlunya penggunaan high cost scan untuk memeriksa kondisi kargo yang dibawa truk maupun penumpang sebelum masuk ke kapal. Pemeriksaan, kata Darmansyah, seharusnya dilakukan sejak dari darat, bukan setelah barang berada di atas kapal.
“Tidak bisa sudah ada di kapal baru dilakukan pemeriksaan terhadap barang-barang tersebut,” katanya.
Selain pemeriksaan, Darmansyah menekankan pentingnya pencatatan manifest dan screening di pelabuhan. Pemilik barang juga memiliki tanggung jawab untuk mendeklarasikan isi muatannya secara benar.
Menurut dia, operator kapal tidak mungkin memeriksa satu per satu seluruh barang yang masuk, terutama ketika jumlah dan jenis kargo sangat beragam. Karena itu, keterbukaan dan kejujuran pemilik barang menjadi bagian penting dalam menjaga keselamatan pelayaran.
Kompetensi ABK Jadi Perhatian
Dari sisi sumber daya manusia, INSA juga menghadapi keterbatasan awak buah kapal (ABK) yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan industri.
“Kami di INSA mempunyai keterbatasan terhadap sumber daya ABK yang mempunyai kompetensi. Sulit mencari ABK yang mempunyai kompetensi dan kualitas yang diharapkan,” tutur Darmansyah.
Untuk membantu meningkatkan kemampuan awak kapal, INSA menjalankan program melalui INSA Akademi.
Program tersebut memberikan pelatihan bagi kru yang membutuhkan peningkatan kompetensi. Darmansyah menjelaskan, INSA Akademi bukan lembaga pendidikan yang memberikan sertifikasi.
Program itu menjadi salah satu langkah yang ditempuh INSA untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia pelaut dalam waktu relatif singkat sehingga mampu bersaing dengan kru kapal dari tingkat internasional.
Ia juga mengingatkan operator kapal untuk mematuhi ketentuan teknis kapal maupun aturan yang berkaitan dengan ABK.
Darmansyah menilai keselamatan pelayaran tidak dapat dibebankan hanya kepada pemerintah, operator, pelabuhan, atau organisasi pemilik kapal. Seluruh pihak yang terlibat dalam transportasi laut memiliki peran masing-masing.
Pengguna Jasa
Pengguna jasa juga diminta mematuhi prosedur keselamatan dan tidak keberatan dengan pemeriksaan yang dilakukan di pelabuhan.
Menurut Darmansyah, masyarakat sudah terbiasa dengan pemeriksaan ketat ketika menggunakan transportasi udara. Karena itu, pemeriksaan serupa di pelabuhan seharusnya dipahami sebagai bagian dari upaya menjaga keselamatan perjalanan laut.
“Keselamatan adalah konsen dan tanggung jawab kita bersama sebagai stakeholder pelayaran,” katanya.
Ia berharap pemerintah dapat memastikan regulasi tidak hanya tersedia, tetapi juga diterapkan dan diawasi secara konsisten serta berkelanjutan.
Di sisi lain, operator kapal dan pemilik barang juga harus menjalankan kewajibannya agar standar keselamatan dapat diterapkan sejak barang dan penumpang berada di darat hingga proses pelayaran berlangsung. (CHI)
