Perubahan fungsi infrastruktur yang tidak lagi sesuai dengan perencanaan/desain kerap terjadi. Bahkan, sering kali perubahan itu tak terdeteksi akibat perkembangan suatu kawasan yang begitu cepat berubah, terutama di kawasan perkotaan.
Oleh Achmad Maliki
Sebelum kawasan perkotaan berkembang, umumnya tata guna lahan lebih banyak berfungsi sebagai areal persawahan beririgasi. Kemudian kawasan permukiman berkembang pesat hingga tidak lagi tersisa areal persawahan yang pernah ada.
Sebagai daerah irigasi, tentu dilengkapi dengan prasarana infrastruktur irigasi, antara lain bendung yang berfungsi menaikkan muka air sungai. Tujuannya agar bisa mengalir ke areal persawahan. Sementara areal persawahannya kini sudah berubah menjadi kawasan permukiman padat.
Dengan demikian, fungsi bendung pun sudah tidak relevan lagi untuk mengairi persawahan yang sudah berubah fungsi.
Di sisi lain dengan berubahnya areal persawahan menjadi permukiman berdampak pada meningkatnya debit limpasan aliran permukaan yang semakin besar dari tahun ke tahun.. Untuk mencegah terjadinya genangan/banjir, aliran air permukaan tersebut harus segera teralirkan atau terbuang dengan segera ke sungai-sungai atau darinase. Sementara sungai masih terbendung oleh adanya bendung irigasi.
Bendung di Sungai Cibenda
Sebagai contoh, kasus tersebut terjadi di wilayah Kota Tangerang Selatan di DAS Cibenda. Aliran Sungai Cibenda telah menimbulkan genangan/banjir di sekitar kawasan yang dilaluinya. Kawasan yang tergenang, antara lain ruas Jalan Tol Pondok Aren-Serpong Km 8 dan kawasan perumahan di daerah tersebut.
Ketika debit Sungai Cibenda mencapai puncak alirannya, air meluap melampaui badan sungai dan menggenangi kawasan permukiman di sekitarnya. Pada kondisi tersebut, sudah seharusnya aliran air sungai terbuang dan berlalu dengan cepat ke hilir.
Namun, yang terjadi, aliran sungai di hilir tehadang oleh adanya bendung irigasi yang sudah tidak berfungsi lagi. Menyimak kasus tersebut tentu diperlukan kaji ulang/review design terhadap keberadaan bendung yang menghalangi aliran air di sungai Cibenda.
Berbagai upaya yang dilakukan saat ini berupa mempercepat dan memperlancar aliran air Sungai Cibenda, antara lain dengan mengubah konstruksi box culvert di bawah jalan tol menjadi konstruksi jembatan oleh pihak pengelola jalan tol. Tidak hanya itu, sungai ini juga normalisasi oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan.
Namun, semua upaya tersebut dikhawatirkan tidak bermanfaat bila tidak dibarengi perhatian pada bendung bekas irigasi yang tidak terpakai lagi. Ini memerlukan kajian terhadap keberadaan bendung irigasi tersebut karena secara logika awam justru menjadi penghalang aliran Sungai Cibenda.
Pemerintah pusat dan pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/ kota perlu duduk bersama merumuskan tindakan nyata yang tepat menyelesaikan masalah tersebut. Dengan demikian, dampak banjir yang menjadi langganan di kawasan sekitar aliran Sungai Cibenda dapat teratasi secara komprehensif.
(Achmad Maliki, Kepala BWS Kalimantan 3 2007-2011; Dosen di Universitas Muhammadiyah Jakarta dan Universitas Trisakti)
