JAKARTA, LNTAS – Program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) terus menunjukkan tren positif di Jawa Barat. Hingga 30 Juni 2025, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mencatat sudah ada penyaluran KPR FLPP untuk 28.548 unit rumah di wilayah ini.
“Aslinya target nasional itu 220 ribu unit, tapi sudah diusulkan pusat naik jadi 350 ribu unit,” ungkap Asisten Manajer Pembiayaan BP Tapera, Berdi Dwijayanto, Senin (7/7/2025).
Meski mencatat progres bagus, Berdi mengakui masih ada tantangan dalam penyebaran informasi terkait program FLPP. Untuk memperluas jangkauan, BP Tapera kini menggandeng Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan bank bjb.
“Minggu ini kami keliling bareng bank bjb. Dari penandatanganan MoU antara Pemprov Jabar, BP Tapera, dan bank bjb, disepakati target penyaluran 10 ribu unit rumah,” ujar Berdi.
Prioritas untuk ASN, P3K, dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Sebanyak 10 ribu rumah tersebut diprioritaskan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), tenaga P3K, pekerja swasta, serta masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Jawa Barat.
Untuk ASN yang ingin mengakses program ini, ada batasan penghasilan maksimal Rp8,5 juta untuk yang masih lajang dan Rp10 juta bagi yang sudah menikah.
Sementara bagi pekerja swasta, batasan penghasilan mengikuti Upah Minimum Regional (UMR) daerah masing-masing. Meski begitu, rumah subsidi umumnya berada di pinggiran kota karena harga tanah di pusat kota yang kian mahal.
“Di Jawa, harga rumah subsidi maksimal Rp166 juta. Jadi pengembang pasti cari tanah di pinggir kota, tapi tetap terjangkau, paling sekitar sejam perjalanan dari pusat kota,” jelas Berdi.
Banm Siap Salurkan KPR FLPP
Mandata Khusus Project Head Akselerasi FLPP bank bjb, Indra Prayoga, mengungkapkan pihaknya mendapat mandat langsung dari Direktur Utama bank bjb untuk mempercepat penyaluran KPR FLPP di Jabar.
“Pak Maruara Sirait, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, saat di Gedung Pakuan, meminta fokus ekspansi FLPP di Jawa Barat. Kepala daerah pun sepakat memprioritaskan P3K dan ASN karena banyak yang belum memiliki rumah,” kata Indra.
Bank bjb menjadi salah satu penyalur utama KPR FLPP karena banyak ASN dan P3K di Jawa Barat yang menggunakan bank ini sebagai payroll. Hal ini memudahkan proses verifikasi dan penyaluran kredit, sekaligus menjaga kelancaran cicilan.
“Tahun ini kami mendapat tambahan kuota menjadi 10 ribu unit, naik dua kali lipat dari tahun lalu yang hanya 4.970 unit,” ujar Indra.
Baca Juga: Pembangunan Sekolah Rakyat Digelar Merata, Bukan Cuma di Jawa!
Indra menegaskan, pekerja swasta juga tetap berkesempatan mengakses program ini, asalkan memenuhi syarat penghasilan dan prosedur yang berlaku.
“Prosedur bank tetap dijalankan ketat. Kami juga kerja sama dengan pengembang. Biasanya ada program tambahan, seperti hadiah peralatan rumah tangga, tergantung inisiasi dari developer,” tutup Indra. (GIT)
