Jakarta, Lintas – Untuk mencegah tindakan korupsi, Menteri Basuki Hadimuljono mengungkapkan, Kementerian PUPR memiliki 9 strategi pencegahan penyimpangan (fraud) dan tiga lapis pengawasan. Hal itu diharapkan bisa mencegah tindak pidana korupsi di jajaran pejabat Kementerian PUPR.
Demikian disampaikan Basuki saat menghadiri Executive Briefing Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas (Paku Integritas) di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (25/5/2023). Pada Briefing Paku Intergritas itu semua jajaran pejabat eselon I Kementerian PUPR didampingi pasangan hadir di Gedung KPK Jakarta.
Kesembilan strategi tersebut, kata Basuki, terdiri dari re-organisasi struktur organisasi ULP dan Pokja Pengadaan Barang/Jasa (PBJ); perkuatan SDM; perbaikan mekanisme penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Pembinaan penyedia jasa; pemeriksaan hasil pekerjaan (system delivery) yang melibatkan BPKP. risk management di unit organisasi, balai, dan satker; pembentukan Unit Kepatuhan Internal (UKI) pada Unor dan Balai. Pembentukan Inspektorat Bidang Investigasi (IBI) dan penguatan kapasitas auditor Inspektorat Jenderal; dan continous monitoring atas perangkat pencegahan fraud PBJ dengan IT Based (PUPR 4.0).
“Sebelumnya, semua tahap perencanaan, pengadaan barang dan jasa, dan pelaksanaan dilakukan di bawah direktorat jenderal teknis terkait saja. Hal itu sangat rawan penyimpangan. Untuk itu, kami bentuk Direktorat Jenderal Bina Konstruksi yang menangani pengadaan barang dan jasa. Hal itu agar direktorat jenderal yang teknis hanya fokus pada perencanaan dan pelaksanaan. Kami juga memiliki 3 lapis pengawasan, yaitu balai, unit kepatuhan internal, dan Inspektorat Jenderal untuk mendeteksi potensi penyimpangan secara dini,” kata Basuki dikutip dari rilis yang diterima Kamis (25/5/2023).
Menjadi Contoh bagi 40.000 Pegawai
Ia berpesan kepada para pejabat Kementerian PUPR untuk mengikuti pelatihan PAKU Integritas dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. “Mohon jangan asal ikut saja, tapi harus betul-betul dihayati. Kita harus membawa 40.000 anak buah kita ke arah yang lebih baik,” ujarnya.
Paku Integritas merupakan salah satu program penguatan dan pendidikan antikorupsi yang diselenggarakan oleh KPK yang ditujukan bagi para pejabat penyelenggara negara. Kegiatan ini meliputi dua kegiatan utama, yaitu pertama executive briefing atau pembekalan antikorupsi bagi penyelenggara negara beserta pasangannya. Kedua, pelatihan pembangunan integritas bagi penyelenggara negara.
Menteri Basuki menyambut baik dan mengucapkan terima kasih atas pelaksanaan program Paku Integritas ini. Sebab, Kementerian PUPR yang bertugas melaksanakan penyelenggaraan infrastruktur pasti selalu berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa.
“Godaannya tentu sangat besar terutama dalam proses lelang karena semuanya pasti ingin menang. Untuk itu, saya selalu mengingatkan insan PUPR harus kuat, berani, dan berjiwa seni. Kuat karena kompeten, berani karena berintegritas, dan berjiwa seni karena mampu berinovasi serta berimprovisasi,” kata Basuki.
Perubahan Struktural
Ketua KPK Firli Bahuri mengapresiasi Kementerian PUPR yang menurutnya telah berhasil melakukan perubahan struktural, instrumental, budaya untuk mencegah tindakan korupsi secara internal. Perubahan struktural melalui pembentukan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dan Unit Kepatuhan Internal, perubahan instrumental melalui 9 strategi pencegahan korupsi, dan perubahan budaya melalui motto insan PUPR dan 4 Big No’s.
“Perubahan tersebut menunjukkan PUPR telah sadar bahwa sistem harus diperbaiki dan diperkuat untuk mencegah adanya penyimpangan. Saya yakin melalui pelatihan ini para pejabat PUPR dapat lebih banyak mempelajari budaya antikorupsi sehingga dapat menjadi agen pembangun integritas di instansinya,” ujar Firli.
Turut hadir Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dan Plh Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Amir Arif. (HRZ)
