New York, Lintas – Pemerintah Indonesia memiliki komitmen mencapai ketahanan air yang berkelanjutan. Caranya, dengan menerapkan adaptasi iklim dan pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan. Hal itu disampaikan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pada Plenary Session UN 2023 Water Conference di New York, Amerika Serikat, Kamis (23/3/2023).
Perubahan iklim telah menyebabkan cuaca ekstrem, ketersediaan air yang tidak dapat diprediksi, memperburuk kelangkaan air, dan mencemari persediaan air. Tantangan-tantangan tersebut telah meningkatkan tekanan pada keberlangsungan sumber daya air dan ekosistem. Termasuk risiko kekeringan dan banjir, yang telah menjadi perhatian global.
“Oleh karena itu, Indonesia berkomitmen untuk mencapai ketahanan air yang berkelanjutan dengan menerapkan adaptasi iklim dan Disaster Risk Reduction (DRR) dalam perencanaan pembangunan nasional,” kata Menteri Basuki.
Dikakatan Basuki, pemenuhan kebutuhan air sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan. Khususnya demi mengatasi masalah kemiskinan dan krisis pangan. Karena itu, Pemerintah Indonesia telah menempatkan air sebagai prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional. Hal itu guna memastikan akses air yang merata dan sanitasi yang layak bagi 275 juta penduduk Indonesia.
Dalam menyampaikan komitmen pemerintah tersebut, Indonesia mendapat urutan ke-54 dari hampir 200 negara anggota PBB.
Faktor Lintas Sektoral
Terdapat lima faktor lintas sektoral, kata Basuki, yang perlu diatasi demi mempercepat target ketahanan air yang berkelanjutan. Pertama, pembiayaan melalui pendanaan tambahan. Ini untuk meningkatkan investasi konservasi air dan layanan ekosistem air.
“Kita harus mencari mekanisme pendanaan yang tidak konvensional. Hal itu untuk mempercepat pencapaian 100 persen akses sanitasi air. Juga untuk menambahkan lebih banyak penyimpanan air dan memastikan langkah-langkah pencegahan bencana,” kata Basuki.
Kedua, diperlukan penguatan data dan informasi melalui penelitian dan knowledge sharing. Ketiga, pengembangan kapabilitas melalui peningkatan pelatihan dan pendidikan. Keempat, inovasi pengembangan penyediaan air bersih yang memadai bagi semua. Terakhir, kelima, peningkatan peran tata kelola pemerintah dalam menyusun dan mengimplementasikan kebijakan air bersih pada tingkat nasional dan internasional.
“Water Conference ini harus mampu memperkuat komitmen global dalam mempercepat agenda terkait air. Komitmen ini juga harus tecermin dalam KTT SDG tahun ini, dan UN Summit of the Future tahun 2024. Kuncinya adalah bagaimana kita menerjemahkan komitmen ini ke dalam langkah dan tindak lanjut yang konkret demi kemajuan bersama,” tutur Basuki.
Sebagai tuan rumah World Water Forum ke-10 tahun 2024, Basuki menyampaikan, Indonesia berkomitmen melanjutkan semua hasil pembahasan pada UN 2023 Water Conference ini. Termasuk memastikan komitmen ini diterjemahkan ke dalam tindakan konkret. Apalagi, tema Water for “Shared Prosperity, World Water Forum 2024” bertujuan memperkuat kemitraan dan sinergi multi-stakeholder sektor air secara global.
“Indonesia mendorong partisipasi aktif semua negara anggota dan mitra sektor air pada World Water Forum X tahun depan di Bali. Mari kita bekerja sama meningkatkan komitmen yang berorientasi tindakan dalam mencapai target pemenuhan air demi masa depan kemanusiaan,“ tutup Menteri Basuki. (*/HRZ)
Baca Juga:
- Promosikan WWF X Bali, Indonesia Gelar Pameran di Kantor Pusat PBB
- Menteri PUPR: Semua Pemangku Kepentingan Harus Bertindak Nyata soal Air
- Soal Bencana Terkait Air, Basuki Hadimuljono Berbagi Pengalaman di New York
