Jakarta, Lintas ― Diamanahi anggaran besar pada 2023, Kementerian PUPR diharapkan berhati-hati dalam mengelola uang negara. Termasuk diharapkan bisa menyerap sebanyak 785.000 tenaga kerja dan penggunaan produk dalam negeri harus jadi prioritas
Hal itu mengemuka dalam rapat kerja dalam rangka Evaluasi Paruh Waktu (Mid-Term Review) Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran (TA) 2023 di Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta, Senin (3/7/2023).
Realisasi penyerapan keuangan Kementerian PUPR pada TA 2023 saat ini mencapai 28,54 persen dengan progres fisik sebesar 29,64 persen.
“Kita perlu lebih serius lagi untuk percepatan pembangunan. Bukan hanya infrastruktur fisik, melainkan juga tata kelolanya. Dibutuhkan kreativitas dan inovasi yang berani serta semangat yang sama dari semua jajaran untuk melaksanakan amanah ini,” kata Basuki.
Hal yang terpenting, kata Basuki, agar selalu berhati-hati dalam melaksanakan anggaran. Sebab, Kementerian PUPR diamanahi anggaran yang tidak sedikit setiap tahun.
“Jangan main-main dengan uang negara, terutama dalam pengadaan barang dan jasa. Selalu hati-hati dalam melakukan tender. Selalu utamakan produk dalam negeri. Jangan sembarangan impor,” ujar Menteri Basuki.
Pengawasan dan Tenaga Kerja
Terkait pengawasan, semua pimpinan unit organisasi diimbau mempercepat tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil audit/pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Inspektorat Jenderal, BPKP, dan BPK.
“Kepada semua unsur pimpinan tolong fokus terhadap percepatan tindak lanjut temuan. Terutama temuan yang berulang. Jika ada temuan di suatu daerah, infokan juga kepada daerah lainnya agar kesalahan yang sama tidak terulang di daerah yang berbeda,” kata Inspektur Jenderal T. Iskandar.
Sementara untuk serapan tenaga kerja, tahun 2023 diharapkan bisa ditingkatkan melalui program padat karya. Pada TA 2023 terdapat 7.564 paket pekerjaan, sebanyak 4.774 paket sudah terkontrak sedangkan 2.790 paket belum terkontrak.
“Pada program padat karya, rencana alokasi anggarannya sebesar Rp 15,07 triliun dengan target serapan 785.000 tenaga kerja. Saat ini sudah terealisasi Rp 6,37 triliun atau 288.182 tenaga kerja. Masih perlu kita percepat pelaksanaannya khususnya agar bisa membantu produktivitas masyarakat pedesaan,” kata Sekretaris Jenderal Mohammad Zainal Fatah.
Rapat kerja ini dihadiri oleh seluruh pejabat pimpinan tinggi madya, pimpinan tinggi pratama, kepala balai besar/balai, serta para pejabat administrator bidang program dan evaluasi di lingkungan Kementerian PUPR. (HRZ)
