JAKARTA, LINTAS – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dody Hanggodo, ditemui seusai rapat kerja dengan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara, mengungkapkan langkah-langkah penting terkait pengelolaan anggaran 2025 dan bagaimana Kementerian PUPR akan menyesuaikan diri dengan arahan terbaru dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
Meskipun anggaran untuk tahun 2025 telah ditetapkan, Dody ada perubahan dan penyesuaian yang perlu dilakukan untuk memastikan bahwa proyek infrastruktur tetap berjalan sesuai rencana dan dengan prioritas yang tepat.
Dody Hanggodo menegaskan bahwa meskipun anggaran untuk 2025 telah diketok, beberapa langkah penyesuaian atau refocusing anggaran akan dilakukan.
Menurutnya, keputusan terkait alokasi dana tidak hanya melibatkan Kementerian PU, tetapi juga melibatkan Bappenas, Kementerian Keuangan, serta berbagai kementerian lain yang terlibat dalam proyek infrastruktur.
Penyesuaian anggaran ini dilakukan agar pelaksanaan program yang ditargetkan pemerintah bisa berjalan dengan tepat sasaran.
“Anggaran untuk 2024 sudah diketok, dan 2025 tinggal pelaksanaannya. Namun, karena instruksi Presiden terkait prioritas pembangunan, kami perlu berdiskusi lebih lanjut dengan seluruh pemangku kepentingan. Kami akan memastikan bahwa setiap proyek yang dilaksanakan memang mendukung visi dan misi pemerintah, serta sesuai dengan perencanaan jangka panjang dari Bappenas,” kata Dody di Kantor Kementerian PU, Senin (18/11/2024).
Dia menambahkan, meskipun ada pengaturan ulang atau “refocusing“, proyek-proyek infrastruktur utama tetap akan dilanjutkan, namun beberapa di antaranya mungkin harus dijadwal ulang (reschedule) demi kesesuaian dengan program pemerintah yang lebih luas.
Evaluasi dan Reschedule Kegiatan
Dody juga mengungkapkan bahwa refocusing anggaran tidak berarti ada infrastruktur yang akan dibatalkan. Sebaliknya, proyek-proyek yang semula direncanakan akan diprioritaskan untuk dilanjutkan pada waktu yang lebih tepat.
“Bukan tidak dibangun, tapi akan di-reschedule,” jelas Dody.
Namun, perubahan ini akan berdampak pada tahapan lelang proyek infrastruktur. Meskipun proses lelang sudah direncanakan dimulai pada bulan November 2024, ada kemungkinan beberapa lelang, terutama yang bersifat jangka pendek, akan mengalami penundaan.
