Teladan yang baik ditunjukkan Balai Besar Pelaksanaan Jalan nasional (BBPJN) Jawa Timur-Bali dengan memperbaiki jalan nasional Jawa Timur-Bali, meskipun anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) masih berstatus “terblokir”.
Dengan status yang ditandai “bintang” oleh Kementerian Keuangan tersebut berarti anggaran belum dapat dicairkan.
Dengan anggaran yang masih terkunci, semestinya tidak ada lagi kegiatan di kebinamargaan untuk melakukan perbaikan atau pemeliharaan jalan.
Akan tetapi sebagaimana yang tergambar dalam video yang beredar pada pertengahan Februarti 2025 mengenai perbaikan ruas-ruas jalan nasional Jawa Timur-Bali, BBPJN Jawa Timur-Bali telah memberi contoh mengenai pentingnya semangat kerja insan PU yang harus terus dijaga dan dipelihara.
Terblokirnya anggaran bukan berarti semangat bekerja menjadi turun atau bahkan tidak bekerja sama sekali.
Selaku Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur-Bali, Gunadi Antariksa terjun langsung memimpin anak buahnya melakukan perbaikan di ruas jalan nasional Jombang yang menjadi tanggung jawab PPK 4.2.
Apa yang dilakukan BBPJN Jawa Timur Bali adalah pemeliharaan rutin seluruh ruas jalan di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.
“Anggaran di kami sampai saat ini masih diblokir, masih ditandai ‘bintang’. Dengan dibintang itu berarti belum ada penyerapan anggaran,” kata Gunadi.
Gunadi menginstruksikan seluruh pegawai yang ada di BBPJN Jawa Timur Bali untuk turun langsung ke lapangan, meluangkan waktunya di antara jam kerja pukul 7.30 hingga 16.00, menyisakan waktu setelah ada kekosongan setelah menyelesaikan tugas di kantor untuk turun ke jalan menambal lubang-lubang yang ada di seluruh jalan nasional menggunakan sumber daya yang ada.
Sumber yang ada itu antara lain tenaga atau sumber daya manusia dari BBPJN Jawa Timur-Bali sendiri, bahan untuk perbaikan jalan mengggunakan CMM (Cold Milling Machine) dan peralatan yang ada di balai besar tersebut.
“Karena itulah yang dapat kami lakukan sementara sambil menunggu dibukanya blokir anggaran,” kata Gunadi.
Meski bersifat pemeliharaan rutin, apa yang dilakukan BBPJN Jawa Timur-Bali menjadi bermakna jika dilekatkan pada pekerjaan rutin Kementerian PU, khususnya Ditjen Bina Marga menjelang mudik dan arus balik mudik Lebaran 2025.
Rutinitas yang sama, yakni perbaikan ruas-ruas jalan yang akan digunakan para pemudik nanti, sama dengan persiapan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024 yang baru lalu.
Bedanya, saat pengetatan atau pemotongan anggaran di berbagai kementerian dan lembaga belum dilakukan sehingga perbaikan jalan dapat berjalan tanpa hambatan.
Melalui media massa lokal, dari berbagai daerah dapat terbaca laporan mengenai dampak dari pemotongan anggaran.
Alokasi perbaikan jalan rusak di Jawa Tengah, misalnya, turut terdampak efisiensi anggaran sebagaimana instruksi Presiden Prabowo.
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya (DPU BMCK) Jawa Tengah mengakui ada pengurangan biaya perbaikan jalan, dari Rp100 juta menjadi Rp30 juta per kilometer, sebagaimana dikemukakan Kepala DPU BMCK Jateng Hanung Triyono.
Imbas Efisiensi Anggaran
Imbas dari efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat, alokasi untuk pemeliharaan jalan pun dipangkas menjadi Rp30 juta per km atau 70 persen.
Menurut Hanung angka tersebut jauh dari ideal sebab anggaran ideal untuk pemeliharaan jalan yakni Rp88 juta-Rp100 juta per km. Dari 2.240,12 km jalan provinsi, anggaran yang harus tersedia Rp224 miliar. Tetapi sekarang dianggarkan Rp127 miliar.
“Kalau dibagi per km jadi sekitar Rp30 juta,” kata Hanung sebagaimana diberitakan Murianews.
Meski demikian, pihaknya tetap optimistis dalam menjalankan pemeliharaan jalan rusak. Terlebih saat ini, pihaknya tengat mempersiapkan infrastruktur guna menunjang momen mudik-balik Lebaran 2025.
Dengan menggenjot pekerjaan, diharapkan perbaikan jalan selesai Maret 2025. “Kalau pemeliharaan rutinnya kita bisa H-7 (Lebaran), tetapi kalau paket kegiatan tidak ada,” kata Hanung kepada media.
Pada 22 Januari 2025, Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Hampir semua kementerian dan lembaga mengalami pemotongan yang bervariasi.
Semula anggaran Kementerian PU terpangkas 80 persen. Namun dengan revisi terbaru, pemotongan di kementerian yang bertanggung jawab terhadap pembangunan infrastruktur dan kewilayahan ini menjadi sekitar 50 persen dari pagu sebelumnya yang telah disepakati, yakni Rp110,95 triliun.
Dengan revisi terbaru hasil kesepakatakan pemerintah dengan Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat efisiensi untuk Kementerian PU menjadi Rp 50,48 triliun atau bertambah dibandingkan angka efisiensi pertama di angka Rp29,57 triliun.
Kesimpulan Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian PU, BMKG, BNPP/Basarnas, Korlantas Polri, operator transportasi nasional dan operator jalan tol, Komisi V DPR RI beberapa waktu lalu meminta Kementerian PU bersama seluruh operator jalan tol, agar melakukan peningkatan untuk mendukung penyelenggaraan angkutan mudik yang akan datang.
Kegiatan untuk mendukung kelancaran mudik Lebaran itu antara lain memastikan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jalan Tol khususnya terkait kondisi jalan, prasarana keselamatan dan keamanan, serta prasarana pendukung layanan bagi pengguna jalan tol.
Kemudian melakukan evaluasi terhadap Jalur Penghentian Darurat (JPD) yang tersedia di ruas tol. Lalu mengidentifikasi titik-titik kemacetan di jalan nasional dan jalan tol.
Sebagaimana diberitakan Antara, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mendorong Kementerian PU dan BUMN untuk mempercepat penyelesaian infrastruktur guna mendukung kelancaran arus mudik Lebaran 2025.
Dia meminta agar pihak-pihak terkait mengidentifikasi infrastruktur dan mempercepat penyelesaian proyek-proyek seperti jalan tol fungsional, jembatan, dan perbaikan jalan. (PEP)
