JAKARTA, LINTAS — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mendorong pemerataan pembangunan bendungan yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia dalam rangka mendukung program Astacita untuk swasembada pangan, energi, dan air demi meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Hal itu disampaikan Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti saat menghadiri Pembukaan Rapat Anggota Tahunan Indonesian National Committe on Large Dams (INACOLD)/Komite Nasional untuk Bendungan Besar (KNI-BB) 2024 di Gelanggang Inovasi dan Kreativitas Universitas Gadjah Mada (GIK UGM), Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta, Sabtu (16/11/2024).
Hadir dalam acara tersebut Sekretaris Daerah DIY Beny Suharsono, Pj Bupati Sleman Kusno Wibowo, Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Aset, dan Sistem Informasi UGM Arief Setiawan Budi Nugroho, Ketua Umum KNI-BB Adenan Rasyid, serta para Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian PU.
Diana mengatakan Pemerintah menargetkan swasembada pangan pada 2028 dan mendorong penerapan energi baru dan terbarukan (EBT). Indeks ketahanan air Indonesia diharapkan mencapai 200 m3/kapita/tahun dengan sebaran yang merata di seluruh Indonesia.
“Pembangunan bendungan yang merata sangat penting untuk optimalisasi penyediaan air irigasi guna mendukung swasembada pangan, energi baru terbarukan, dan pemenuhan kebutuhan air baku untuk ketahanan air,” kata Diana dikutip dari rilis yang diterima Majalahlintas.com, Minggu (17/11/2024).
Pemerintah Miliki 259 Bendungan
Dibeberkan Diana, Indonesia memiliki 259 bendungan yang memberikan layanan irigasi pada lahan seluas 1.271.415 ha, potensi energi listrik sebanyak 15.628 MW, dan melayani air 59,6 m3/kapita/tahun.
Pemerintah sudah membangun 187 bendungan sampai tahun 2014, ditambah 61 bendungan yang telah dan akan diselesaikan dari 2015 hingga 2025, serta tambahan 11 bendungan baru lainnya, sehingga total 259 bendungan akan dimiliki oleh pemerintah.
Namun, sebaran lokasi bendungan tersebut belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Baru sebagian wilayah yang memiliki ketahanan air lebih dari 120 m3/kapita/tahun, sesuai target Visium Kementerian PUPR tahun 2030, sedangkan beberapa wilayah lain masih belum memiliki bendungan.
“Ini adalah tugas kita bersama, saya harap INACOLD/KNI-BB dapat ikut berperan aktif dan berkolaborasi untuk mewujudkan pemerataan pembangunan bendungan ini. Ke depannya kita terus dorong untuk dapat menambah bendungan lagi, terutama di wilayah yang bendungannya masih sedikit seperti di Kalimantan,” tutupnya. (HRZ)
