JAKARTA, LINTAS – Kinerja serapan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) di tahun 2025 ternyata belum maksimal. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap bahwa rendahnya realisasi anggaran tersebut salah satunya dipicu oleh kebijakan blokir anggaran pemerintah di awal tahun.
“Kalau yang pertama ya ada beberapa hal terlambat karena perubahan blokir, unblock, segala macam di awal-awal tahun. Sehingga ketika mulai lagi perlu waktu,” ungkap Purbaya di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat sore (17/10/2025).
Ia menjelaskan, kebijakan blokir anggaran memang dilakukan secara luas di berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian PU. Setelah proses pembukaan blokir atau unblock dilakukan, kementerian butuh waktu menyesuaikan kembali jadwal pelaksanaan proyek dan sistem pencairan dana.
Proses Unblock Sudah Jalan
Purbaya menegaskan sebagian besar anggaran yang sempat diblokir kini sudah kembali bisa digunakan. Namun, Kementerian Keuangan tetap berhati-hati dalam menyesuaikan alokasinya agar sesuai dengan kemampuan penyerapannya di masing-masing kementerian.
“Tapi kita hitung dengan angka yang mereka minta. Jadi gak ada masalah itu. Kalau mereka minta pasti mereka mampu, kalau gak mampu pasti gak minta,” jelasnya.
Ia memastikan pemerintah tak akan menahan dana yang sudah siap digunakan, asalkan kementerian menunjukkan kemampuan eksekusi yang baik. Hal itu penting agar anggaran yang besar benar-benar memberi dampak pada ekonomi nasional, terutama di sektor konstruksi dan daerah.
Kementerian PU Siap Maksimalkan Penggunaan Dana
Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen menggunakan seluruh dana yang sudah disetujui pemerintah. Ia menyebut anggaran itu wajib dimaksimalkan karena perputarannya akan berdampak langsung pada ekonomi daerah.
“Yang sudah kita minta wajib kita spend semaksimalnya karena itu tadi disampaikan oleh Pak Menteri Keuangan, akan menggerakkan ekonomi di daerah,” ujar Dody.
Menurutnya, percepatan realisasi anggaran di sektor infrastruktur bisa mendorong lapangan kerja baru, memperlancar rantai pasok bahan bangunan, dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di kuartal akhir tahun.
Serapan Baru 50 Persen
Hingga Oktober 2025, serapan anggaran Kementerian PU baru mencapai sekitar 50 persen. Angka ini dinilai masih cukup rendah mengingat periode anggaran tinggal beberapa bulan lagi. Namun Purbaya tetap optimistis target realisasi bisa menembus lebih dari 94 persen di akhir tahun.
“Jadi saya ke sini, safari anggaran lah kira-kira gitu. Untuk memastikan anggaran yang ada dibelanjakan dengan baik. Di sini memang agak rendah, 50 persen lebih,” katanya.
Ia menyebut langkah koordinasi langsung dengan kementerian adalah cara efektif untuk mendorong percepatan penyerapan anggaran tanpa mengorbankan kualitas pelaksanaan proyek.
Fokus Anggaran Kini Lebih Selektif
Purbaya juga menyinggung perbedaan pola serapan anggaran saat ini dengan masa pemerintahan Presiden Joko Widodo pada 2015 lalu. Saat itu, sektor infrastruktur menjadi mesin utama penggerak ekonomi.
“Kalau Anda lihat zaman dulu, zaman Pak Jokowi 2015, PU adalah mesin utama pertumbuhan ekonomi yang menyelamatkan ekonomi. Sekarang belanjanya agak rendah dibanding dulu dalam sisi size,” jelasnya.
Baca Juga: Jelang Natal dan Tahun Baru, PELNI Siapkan 9 Kapal dari Pelabuhan Tanjung Priok
Meski begitu, Purbaya ingin melihat Kementerian PU kembali mengambil peran besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Ia yakin dengan pengalaman panjang yang dimiliki, Kementerian PU mampu memperbaiki tren serapan anggaran ke depan.
“Saya ingin melihat ke depan, peran PU yang lebih signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Kayaknya mereka mampu lah, pengalamannya sudah banyak,” tegasnya. (GIT)
