JAKARTA, LINTAS — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di bawah kepemimpinan Wakil Menteri Fahri Hamzah tengah merumuskan sebuah peta jalan ambisius: pembangunan tiga juta rumah per tahun.
Program ini bertujuan untuk mengatasi krisis perumahan dan memastikan akses yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia, terutama mereka yang berada di segmen pasar perumahan paling bawah.
Dalam sesi wawancara dengan wartawan, Fahri Hamzah memaparkan bahwa cetak biru untuk mencapai target tiga juta rumah per tahun, penting sebagai landasan pembangunan proyek ambisius tersebut.
Namun, lebih dari sekadar serah terima dokumen, peta jalan ini masih dalam proses pendalaman dan penyempurnaan. Salah satu hal yang sedang menjadi fokus adalah bagaimana dua juta unit rumah tambahan dapat tercapai, mengingat Program Sejuta Rumah (PSR) yang telah berjalan sebelumnya hanya menghasilkan satu juta unit per tahun.
Fahri menjelaskan bahwa pemerintah akan memprioritaskan pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah, yang merupakan segmen pasar yang paling membutuhkan bantuan.
“Kami sedang berbicara dengan Kementerian Keuangan untuk mencari solusi terkait insentif dan stimulan ekonomi yang tepat,” ujarnya, ditemui di Kantor OIKN Jakarta, Senin (9/12/2024).
Harga Terjangkau
Insentif ini sangat penting untuk memastikan bahwa masyarakat berpenghasilan rendah dapat memiliki akses terhadap rumah yang layak huni dengan harga yang terjangkau.
Namun, tantangan terbesar bukan hanya soal anggaran atau kebijakan insentif. Fahri menyebutkan bahwa salah satu kendala yang dihadapi dalam pembangunan rumah untuk kalangan bawah adalah masalah identifikasi data yang akurat.
“Kami sedang berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), BPS, dan beberapa kementerian teknis lainnya untuk memastikan adanya database yang valid dan dapat diakses, berdasarkan nama dan alamat,” tuturnya.
Tanpa data yang tepat, sulit bagi pemerintah untuk mengidentifikasi siapa saja yang benar-benar membutuhkan rumah, terutama bagi mereka yang berada di lapisan paling bawah dalam masyarakat.
Lebih lanjut, Fahri menjelaskan bahwa perumahan bagi kalangan bawah memerlukan pendekatan yang berbeda, baik dari segi desain maupun pembiayaan.
Rumah untuk kelompok ini biasanya akan memiliki harga yang lebih rendah sehingga efek komersial yang dapat dihasilkan dari proyek ini relatif kecil dibandingkan dengan perumahan untuk kalangan menengah atau atas.
“Semakin tinggi lapisan pasar, semakin besar pula potensi keuntungan komersial yang bisa didapatkan,” kata Fahri, menambahkan bahwa inilah yang menjadi salah satu alasan kenapa pembangunan rumah untuk segmen bawah membutuhkan dukungan lebih banyak dari sisi kebijakan dan anggaran.
Pemerintah juga berfokus pada pembentukan Satgas yang dipimpin oleh Hashim Djojohadikusumo sebagai bagian dari langkah strategis untuk mengimplementasikan kebijakan ini.
“Peta jalan yang kita susun harus selaras dengan arah yang sudah digariskan oleh Satgas,” tambah Fahri, menegaskan pentingnya keterpaduan antar lembaga dalam mencapai target ambisius tersebut.
Menurut Fahri, peta jalan untuk pembangunan tiga juta rumah per tahun ini bukan hanya soal menambah jumlah unit rumah, tetapi juga mencakup pendekatan holistik yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, daerah, hingga sektor swasta. Dengan fokus pada kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah dan penyelesaian masalah teknis seperti data identifikasi yang akurat, pemerintah berharap dapat mempercepat terwujudnya perumahan yang layak bagi seluruh lapisan masyarakat. (GIT)
