JAKARTA, LINTAS – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bergerak cepat menangani dampak banjir susulan akibat meluapnya Sungai Lumut di sekitar Jembatan Lumut, Desa Lumut, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah. Banjir tersebut terjadi pada Jumat (2/1/2026), dan sempat menimbulkan kekhawatiran masyarakat karena berpotensi mengganggu akses transportasi utama.
Penanganan dilakukan melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh. Jembatan Lumut sendiri merupakan jembatan nasional pada ruas Takengon–Isé-Isé yang memiliki peran strategis dalam mendukung konektivitas wilayah dan aktivitas sosial ekonomi masyarakat di Provinsi Aceh.
Menteri PU Dody Hanggodo dalam keterangan tertulis yang dikutip Minggu (4/1/2026) menjelaskan bahwa pemulihan konektivitas menjadi prioritas utama dalam penanganan pascabencana.
“Konektivitas jalan dan jembatan adalah urat nadi kehidupan masyarakat dan perekonomian daerah. Karena itu, kami memastikan seluruh ruas jalan nasional di Aceh tetap dapat dilalui. Dengan dukungan personel dan alat berat, penanganan kami percepat agar aktivitas masyarakat dapat kembali normal,” kata Dody.

Penanganan Sungai Lumut
BWS Sumatera I telah melakukan penanganan Sungai Lumut melalui pekerjaan normalisasi di sekitar Jembatan Lumut. Langkah ini bertujuan untuk memperlancar aliran air dan mengurangi potensi luapan sungai yang dapat berdampak hingga ke permukiman warga.
Saat ini, satu unit alat berat excavator telah diturunkan ke lokasi untuk membersihkan material kayu, lumpur, dan sampah yang terbawa arus. Material kayu yang menumpuk di sekitar jembatan juga telah dipotong-potong agar tidak menyumbat aliran sungai.
Sementara itu, Kementerian PU melalui BPJN Aceh bersama mitra kerja PT Hutama Karya Infrastruktur (HKI) terus mengupayakan percepatan penanganan dengan memobilisasi tambahan dua unit alat berat dari Medan. Upaya ini dilakukan untuk mempercepat pembersihan material dan mengantisipasi potensi kerusakan akibat arus sungai yang deras.
Material Kayu
Luapan Sungai Lumut sebelumnya memicu kekhawatiran masyarakat karena arus banjir membawa material kayu, lumpur, dan sampah dalam jumlah besar.
Kondisi tersebut berpotensi menyumbat aliran sungai serta membahayakan struktur jembatan, yang jika tidak segera ditangani dapat mengganggu akses transportasi, aktivitas ekonomi, pendidikan, hingga layanan darurat.
Selain penanganan darurat, BPJN Aceh bersama PT HKI juga akan melakukan survei dan pengecekan secara menyeluruh terhadap kondisi struktur Jembatan Lumut. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan tidak terjadi kerusakan struktural akibat banjir dan arus deras. Hasil survei tersebut akan menjadi dasar penentuan langkah teknis lanjutan agar penanganan dilakukan secara tepat, aman, dan berkelanjutan. (*/CHI)
Baca Juga: Kementerian PU Usulkan SPAM Langkahan Baru di Aceh Utara





