JAKARTA, LINTAS — Penanganan bencana hidrometeorologi di Aceh resmi memasuki fase pemulihan. Pemerintah pusat memastikan infrastruktur dasar tetap menjadi prioritas agar aktivitas masyarakat kembali berjalan normal.
Pemerintah Provinsi Aceh menetapkan masa transisi dari tanggap darurat ke pemulihan mulai 30 Januari hingga 29 April 2026. Status ini berlaku untuk 14 kabupaten dan kota terdampak bencana.
Merespons keputusan tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum menegaskan komitmen melanjutkan dukungan lintas sektor, dari pemulihan awal hingga rekonstruksi.
“Kami fokus memastikan konektivitas, air bersih, sanitasi, hunian sementara, dan fasilitas publik segera pulih. Infrastruktur dasar harus berfungsi agar masyarakat bisa kembali beraktivitas,” kata Menteri PU Dody Hanggodo melalui keterangan tertulis, Minggu (1/2/2026).
Hingga 30 Januari 2026 sore, Kementerian PU mencatat pembersihan lumpur dan material bencana telah dilakukan di 203 lokasi. Sebanyak 103 lokasi selesai ditangani. Sisanya masih dalam proses.
Lokasi penanganan mencakup sekolah, rumah ibadah, pasar, fasilitas kesehatan, perkantoran, dan ruang publik lainnya. Kegiatan ini melibatkan 815 personel, terdiri atas unsur PU, BUMN, TNI, dan masyarakat.
Sarana Darurat
Untuk mendukung pekerjaan lapangan, dikerahkan 1.044 unit alat berat serta ribuan unit bahan kebencanaan. Di sisi lain, layanan darurat air bersih dan sanitasi masih disiagakan.
Kementerian PU mengoperasikan ratusan sarana darurat, termasuk instalasi pengolahan air bergerak, mobil tangki, hidran umum, dan toilet portabel. Langkah ini ditujukan untuk menjaga kebutuhan dasar warga terdampak.
Di sektor konektivitas, seluruh 38 ruas jalan nasional yang sempat terdampak kini kembali fungsional. Enam belas jembatan yang sebelumnya terputus juga telah dapat dilalui, sebagian dengan jembatan darurat.
Pemulihan layanan air minum juga berjalan. Dari 71 SPAM terdampak, sebanyak 54 telah kembali beroperasi. Sejumlah sumur bor dalam dan dangkal masih terus dikerjakan untuk menambah pasokan air bersih.
Selain itu, pengelolaan persampahan dan hunian sementara turut dipercepat. Sebanyak 11 lokasi hunian sementara disiapkan untuk hampir seribu kepala keluarga, dengan sebagian sudah ditempati.
Seluruh langkah ini disebut sejalan dengan Astacita, yakni memastikan negara hadir melindungi masyarakat dan memulihkan layanan dasar pascabencana secara berkelanjutan. (HRZ)
Baca Juga: Pascabanjir Aceh, PU Fokus Tangani Hulu Sungai Alas
