Dari berbagai pemberitaan di media daring Lintas, kegiatan peningkatan jalan daerah lewat Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2023 (IJD) tampak memberikan antusiasme besar bagi masyarakat karena bisa menikmati kondisi jalan yang mulus dan mantap.
Seperti yang selalu disampaikan Presiden Joko Widodo, pemerataan pembangunan harus bisa dilakukan di seluruh wilayah Nusantara, dari Sabang sampai Merauke; dari Miangas sampai Pulau Rote.
Pemerataan tersebut salah satunya dengan pelaksanaan IJD. Jalan-jalan daerah yang rusak, khususnya jalan-jalan yang berfungsi untuk akses dari dan ke sentra produksi, seperti kawasan perkebunan, industri, pertanian, di berbagai daerah di Nusantara, dibantu perbaikannya dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Presiden Jokowi di beberapa kesempatan mengatakan, masyarakat bisa melaporkan kerusakan jalan yang ada di daerah masing-masing untuk bisa diperbaiki. Kebijakan ini pun dinilai sangat efektif. Ada banyak laporan dari masyarakat tentang jalan rusak.
Tentu, pantaslah kita sampaikan apresiasi terhadap komitmen pemerintah yang tanggap terhadap viralnya jalan-jalan daerah yang rusak dan tidak kunjung diperbaiki.
Baca Juga: Jalan IJD Mulus, Wisatawan Makin Nyaman Menikmati Pansela Jawa Tengah
Pada tahun anggaran 2023, pemerintah telah menggelontorkan anggaran sebesar Rp 14,65 triliun. Beberapa paket kegiatan dilakukan dengan kontrak tahun jamak. Salah satunya pembangunan ruas Jalan Sirombu-Afulu di Pulau Nias sepanjang 24,6 km beserta 6 jembatan. Selebihnya dengan single year contract dan telah selesai para 31 Desember 2023.
Merespons harapan masyarakat, Presiden Jokowi—yang segera berakhir masa jabatannya—memastikan IJD akan dilanjutkan lagi pada TA 2024 ini dengan anggaran Rp 15 triliun.
Pada TA 2024 ini anggaran Kementerian PUPR yang telah ditetapkan sebesar Rp 147,37 triliun. Anggaran sebesar itu, menurut rencana, akan digunakan untuk rencana dukungan infrastruktur dasar IKN pada TA 2024 sebesar Rp 35,45 triliun, rencana alokasi untuk program padat karya TA 2024 sebesar Rp 7,11 triliun dan rencana alokasi anggaran untuk IJD TA 2024 sebesar Rp 15 triliun.
Satu dari banyak pertanyaan yang muncul yang menjadi bahan pembicaraan di beberapa satuan kerja di beberapa Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), yakni mampukah pemerintah daerah menyisihkan anggaran untuk pemeliharaan setiap jalan yang dibangun oleh pemerintah pusat?
Seperti diketahui, jalan IJD yang sudah selesai dibangun, setelah setahun masa pemeliharaan, akan diserahterimakan sebagai aset pemerintah daerah yang bersangkutan.
Merespons kondisi ini, BPJN atau BBPJN di beberapa daerah melakukan pembicaraan khusus dalam bentuk perjanjian kesepakatan (MoU) kepada daerah dengan melibatkan instansi lain, seperti Kejaksaan dan penegak hukum lainnya. Dengan begitu, diharapkan tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari, terutama terkait anggaran untuk pemeliharaan.
Berkah bagi Daerah
Terlepas dari kondisi tersebut, keberlanjutan pelaksanaan IJD pada 2024 adalah berkah bagi pemerintah daerah yang memiliki anggaran minim dalam peningkatan kualitas jalan di wilayahnya.
Meskipun belum bisa menuntaskan permasalahan jalan rusak yang ada, program IJD ini diapresiasi sebagai oase di tengah kondisi jalan-jalan yang rusak parah.
Kita berharap, pemerintah daerah bisa mengajukan ruas jalan yang hendak diperbaiki dengan skala prioritas. Dengan begitu, anggaran Rp 15 triliun untuk 2024 bisa tepat sasaran dan berguna bagi kesejahteraan masyarakat.
Kepada pemerintah baru yang akan segera terpilih melalui Pemilu 2024 diharapkan untuk melanjutkan program ini. Terbukti, jalan-jalan yang sudah diperbaiki lewat IJD 2023 dengan standar jalan nasional telah membantu meningkatkan aksesbilitas dan konektivitas. (HRZ)
Baca Juga: Atasi Banjir, Paket IJD Ruas Jalan Aat-Rusli Cilegon Rampung
