JAKARTA, LINTAS – Acara Pelantikan Pengurus Badan Kejuruan (BK) Sipil Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Periode 2025-2028, dihadiri oleh insinyur lintas generasi secara langsung maupun daring.
Berdasarkan hasil Konvensi BK Sipil PII pada 28 Juni 2025 telah menetapkan Ir Habibie Razak, IPU, FIE.Aust, ACPE, APEC.Eng, Eng.Exec, IntPE (Aus), sebagai Ketua Badan Kejuruan Sipil Masa Bhakti 2025-2028.
Berdasarkan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga (AD/ART), Peraturan Organisasi PII, serta Amanat Konvensi telah disusun pengurus BK Sipil PII Periode 2025-2028.
Selain pelantikan, juga diselenggarakan Seminar Nasional BKS PII dengan tema “Future-Ready Civil Engineering: Transformasi Infrastruktur yang Berkelanjutan dan Resilien”, di Astaka Grand Ballroom, Artotel Gelora Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (9/8/2025).
Dalam sambutannya, Habibie mengatakan, profesi insinyur tengah menghadapi tantangan yang sangat kompleks akibat urbanisasi besar-besaran yang membawa berbagai perubahan signifikan, sehingga menyebabkan peningkatan populasi, perubahan tata guna lahan, dan tekanan pada infrastruktur.
Distrupsi Digitalisasi
Selain itu, distrupsi digitalisasi juga mempengaruhi meningkatnya tuntutan pembangunan yang inklusif serta berkelanjutan.
“Inilah tantangan para insinyur ke depan dituntut bisa bertransformasi dari yang tadinya pendekatannya lebih kepada struktural ke depan insinyur harus terlibat dan berkontribusi dalam merumuskan sejumlah kebijakan,” kata Habibie.
Menurut Wakil Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia, Prof Dr Agus Taufik Mulyono, ST, MT, IPU, ASEAN.Eng, yang juga turut memberikan sambutan, bahwa dengan bergantinya nama Badan Kejuruan Sipil menjadi Badan Keahlian (BK) Sipil, sesuai sesuai peraturan yang disepakati bahwa kita harus bertransformasi dan berkolaborasi.
Turut hadir dalam acara tersebut beberapa keynote speaker (pembicara utama) yang juga memberikan sambutan, sebelum di mulai acara pengambilan sumpah pengurus BK Sipil PII dan seminar, di antaranya Ir Rachman Arief Dienaputra MEng (Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum) mewakili Menteri Pekerjaan Umum; Indra Gunawan, ST, MH, MQRP (Direktur Penyiapan Lahan PSU Kawasan Permukiman) mewakili Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP; Ir Bambang Goeritno, MSc, MPA, IPU, APEC.Eng, ACPE; serta Dr Ir Danis Hidayat Sumadilaga, MEng.Sc.
Meskipun sekarang pemerintah melakukan efiensi terhadap anggaran. Pembangunan infrastruktur harus tetap menghasilkan output dan outcome yang sama, sehingga penggunaan alat dan teknologi baru harus datang dari para pakar insinyur sipil Indonesia.
Tantangan ke depan adalah bagaimana menciptakan inovasi material konstruksi yang ideal, pemanfaatan AI, penerapan konstruksi modern, serta konstruksi berkelanjutan.
“Adapun insinyur ke depan harus bisa berdaya pengaruh terhadap arah kebijakan pembangunan nasional dan kualitas infrastruktur Indonesia,” tutup Habibie. (SAL)
