JAKARTA, LINTAS – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, mengungkapkan bahwa koordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) tengah dilakukan terkait rencana pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) yang dijadwalkan mulai 2025.
Pemindahan ASN ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah untuk memindahkan sebagian besar pemerintahan ke IKN dalam dua tahap, yaitu 2025 dan 2028.
“Sesuai dengan perintah Presiden, kita sedang menyiapkan segala sesuatunya untuk kepindahan ASN. Timeline pemindahan ada dua, yang pertama pada 2025, dan yang kedua pada 2028. Saya sudah berkoordinasi dengan Menteri PAN-RB mengenai kepastian kepindahan awal ASN. Jika (pemindahan ASN) jadi dilaksanakan pada 2025, maka yang harus dilakukan adalah pembangunan ekosistem yang mendukung,” jelas Basuki saat ditemui di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Senin (18/11/2024).
Fokus pada Infrastruktur dan Ekosistem 2025
Basuki menjelaskan bahwa sebagai bagian dari persiapan pemindahan, pembangunan infrastruktur pendukung di IKN terus dikejar, termasuk gedung perkantoran dan hunian untuk ASN.
Menurutnya, pembangunan gedung perkantoran Kementerian Koordinator (Kemenko) ditargetkan selesai pada Desember 2024. Sedangkan pembangunan hunian ASN di IKN juga akan segera rampung, dengan 47 menara apartemen ditargetkan tuntas dalam waktu dekat.
“Semua perkantoran di kawasan IKN akan selesai pada Desember 2024. Hunian untuk ASN yang terdiri dari 47 tower juga akan selesai seluruhnya. Kami juga sudah mulai membuka beberapa gerai dan rumah makan di kawasan tersebut. Misalnya, di bawah Gedung Kemenko sudah ada gerai Excelso dan beberapa rumah makan lainnya yang mulai beroperasi,” tambah Basuki.Pengerjaan Ekosistem hingga 2028
Lebih lanjut, Basuki menegaskan bahwa pemindahan ASN ke IKN akan dilakukan secara bertahap antara tahun 2025 dan 2028. Pada 2025, pemindahan ASN akan difokuskan pada tahap awal, sedangkan pada 2028 diharapkan seluruh ekosistem, termasuk kantor lembaga-lembaga yudikatif dan legislatif, selesai dibangun.
“Sampai dengan 2028, kami akan menyelesaikan pembangunan ekosistem yang mendukung, termasuk untuk lembaga-lembaga Yudikatif dan Legislatif, serta hunian ASN lainnya, sesuai dengan perintah Presiden. Kami akan mengejar pengerjaannya agar semua selesai tepat waktu,” kata Basuki.
Terkait hunian untuk menteri, Basuki juga menyampaikan bahwa jumlah rumah untuk menteri akan disesuaikan dengan penambahan jumlah menteri dalam Kabinet Merah Putih.
Sebelumnya, perencanaan rumah untuk menteri hanya berjumlah 36 unit, sesuai dengan jumlah kementerian dalam Kabinet Indonesia Maju. Namun, dengan adanya tambahan kementerian dalam Kabinet Merah Putih, jumlah unit rumah menteri akan ditambah menjadi 48 unit.
“Karena ada penambahan jumlah menteri dalam Kabinet Merah Putih, rumah untuk menteri juga perlu ditambah. Jadi, yang semula direncanakan 36 unit, sekarang akan ditambah menjadi 48 unit,” ungkap Basuki.
Keseriusan dalam Mewujudkan IKN
Pemindahan ASN ke IKN merupakan langkah strategis dalam rangka mewujudkan Ibu Kota Negara yang baru sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi Indonesia. Pemerintah, melalui OIKN, terus berfokus pada pembangunan infrastruktur dan ekosistem yang mendukung agar pemindahan ASN dapat terlaksana dengan lancar sesuai dengan rencana.
Dengan persiapan yang matang, OIKN bertekad untuk mewujudkan IKN sebagai kota yang tidak hanya modern, tetapi juga berkelanjutan, menyediakan hunian dan fasilitas yang memadai bagi ASN, serta mendukung kelancaran operasional pemerintah di masa depan. (GIT)
Baca Juga: Sudah 57,8 Persen dari Rp 41,95 Triliun Anggaran IKN 2024 Terserap
