JAKARTA, LINTAS – PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) terus mengakselerasi penguatan pendapatan non-subsidi (non-fare box), salah satunya melalui optimalisasi program naming rights atau hak penamaan halte dan fasilitas layanan.
Direktur Utama Transjakarta, Welfizon, mengatakan bahwa strategi ini menjadi bagian penting dari transformasi bisnis Transjakarta agar tidak semata bergantung pada subsidi pemerintah. Selain naming rights, perusahaan juga mengembangkan berbagai inovasi lain seperti layanan bus wisata Open Top Tour, TJ Radio, serta TJ Store.
“Transjakarta terus memperkuat pendapatan non-subsidi melalui berbagai inovasi. Naming rights menjadi salah satu program yang kami dorong karena potensinya sangat besar dan berkelanjutan,” ujar Welfizon saat jumpa pers paparan kinerja Transjakarta tahun 2025 di Halte Bundaran HI Astra, Kamis (5/2/2026).
Pendapatan Non-Subsidi Capai Rp 281 miliar
Sepanjang tahun 2025, Transjakarta membukukan pendapatan non-subsidi sebesar Rp 281 miliar. Angka ini meningkat hingga empat kali lipat dibandingkan capaian tiga tahun sebelumnya, seiring semakin agresifnya pengembangan kerja sama komersial, termasuk hak penamaan.
Direktur Pelayanan dan Bisnis Transjakarta, Fadly Hasan, menambahkan bahwa target naming rights pada 2025 berhasil tercapai. Saat ini, terdapat sembilan kerja sama naming rights yang telah berjalan, terdiri dari dua mitra dalam bentuk partnership dan tujuh kerja sama penamaan langsung.
“Target naming rights 2025 tercapai. Sekarang total ada sembilan, dengan berbagai skema kerja sama. Ada yang dalam bentuk partner dan ada juga yang murni naming rights,” jelas Fadly.
Ia menyebutkan, sejumlah merek yang terlibat berasal dari berbagai sektor, termasuk industri kreatif dan komersial yang memanfaatkan tingginya eksposur halte dan layanan Transjakarta sebagai media branding.
Industri yang Lebih Luas di 2026
Menatap 2026, Transjakarta kembali membidik ekspansi kerja sama naming rights dengan segmen industri yang lebih luas. Meski belum dapat mengungkapkan mitra potensial, Fadly memastikan proses negosiasi saat ini tengah berjalan.
“Untuk 2026, memang belum bisa kami sampaikan dengan siapa saja karena masih dalam tahap negosiasi. Namun, mayoritas yang kami dekati berasal dari sektor perbankan, finansial, serta industri jasa lainnya,” ujarnya.
Fadly mengakui target naming rights tahun depan cukup menantang, namun optimistis dapat dicapai seiring meningkatnya minat pelaku usaha terhadap platform transportasi publik sebagai sarana promosi yang efektif.
“Mudah-mudahan tahun ini target tetap bisa tercapai, meskipun targetnya cukup challenging,” pungkasnya. (CHI)
