JAKARTA, LINTAS – KEmenterian Perhubungan menegaskan komitmennya untuk mempercepat peningkatan akses jalan menuju Pelabuhan Patimban di Subang, Jawa Barat. Upaya ini dilakukan guna memperkuat konektivitas logistik nasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan.
Hal tersebut disampaikan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi saat bertemu dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Purwakarta, Jawa Barat, Rabu (15/10/2025).
Pertemuan tersebut membahas langkah strategis percepatan pembangunan infrastruktur jalan pendukung Pelabuhan Patimban, baik dari kawasan industri maupun wilayah sumber material (quarry).
“Pembangunan dan pengoperasian Pelabuhan Patimban harus didukung oleh infrastruktur jalan yang memadai dan terintegrasi. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan menjadi sangat penting,” kata Dudy dalam keterangannya yang dikutip Jumat (17/10/2025).
Menurutnya, sinergi lintas sektor dibutuhkan agar penataan dan peningkatan akses jalan tidak berjalan secara parsial, tetapi saling mendukung dalam satu rencana terpadu.
“Kita ingin memastikan pembangunan Patimban berjalan terpadu, efisien, dan berdampak langsung bagi masyarakat serta pelaku industri. Dengan kerja sama yang solid, konektivitas logistik nasional dapat semakin kuat,” tambahnya.
Penataan Jalur Angkutan
Selain membahas peningkatan infrastruktur jalan, Menhub juga menyoroti pentingnya penataan jalur angkutan material serta pengawasan terhadap kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL) yang melintas menuju kawasan pelabuhan.
“Menjaga kondisi jalan agar tetap baik dan aman adalah bagian penting dari keberlanjutan infrastruktur. Pengendalian kendaraan ODOL harus menjadi perhatian bersama,” tegas Dudy.
Baca Juga: Terminal Giwangan Yogyakarta Siap Sambut Penumpang Nataru 2025/2026
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur penunjang Pelabuhan Patimban.
Ia memastikan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota serta pihak swasta akan diperkuat untuk memperlancar pelaksanaan di lapangan. (CHI)
