JAKARTA, LINTAS – Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan tepercaya, Kementerian PUPR menerapkan layanan Online Single Submission terintegrasi.
Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat (PUPR) Muhammad Zainal Fatah, dalam siaran pers, mengatakan, pihaknya telah melakukan beberapa inisiatif strategis.
“Inisiatif strategis tersebut, yakni penguatan tata kelola dan manajemen SPBE, integrasi data dan portal layanan PUPR, penguatan keamanan informasi, pembenahan dan pengembangan data warehouse untuk monitoring pembangunan infrastruktur Kementerian PUPR, migrasi aplikasi ke Pusat Data Nasional (PDN) dan monitoring infrastruktur serta keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE),” ujarnya.
Ditambahkan Zainal, inisiatif ini didukung oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal.
Kementerian PUPR mendapat predikat baik dalam indeks SPBE tahun 2022 dengan poin 3,17. Mengacu pada Rencana Strategis Kementerian PUPR ditargetkan indeks SPBE tahun 2023 meraih predikat Sangat Baik (3,80).
“Ke depan, Kementerian PUPR terus berkomitmen meningkatkan pemanfaatan SPBE dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dengan target tahun 2024 mendapat predikat Sangat Baik (4.00)”, kata Zainal Fatah. (*/HRZ)
Baca Juga: Enam Layanan Perizinan Berusaha di Kementerian PUPR Terintegrasi OSS
