Jakarta, Lintas – Pada 2023, 95 persen anggaran kelolaan Kementerian PUPR atau Rp 118,94 triliun akan membeli produk dalam negeri (PDN) untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Adapun hingga sekarang, sudah 3,4 juta PDN tersedia di e-katalog.
Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Yudha Mediawan menyampaikan itu dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPR RI, Selasa (11/4/2023).
“Pembelian PDN ini mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia. Target PDN PUPR tahun 2023 sebesar 95 persen dari pagu atau sebesar Rp 118,94 triliun,” ujarnya.
Dalam rilis yang diterima Majalah Lintas, Yudha mengatakan, implementasi e-katalog sektoral, hingga 31 Maret 2023, total e-katalog sektoral PUPR sebanyak 28 etalase. Itu terdiri dari 139 kategori produk dan digunakan oleh 1.806 penyedia.
“Nilai rupiah yang telah dibelanjakan melalui e-katalog sektoral telah mencapai sebesar Rp 10,2 triliun. Sebagian besar pembelanjaan dilakukan oleh Kementerian PUPR melalui balai-balai pelaksana di daerah. Sementara itu, sisanya oleh instansi lain,” katanya.
E-katalog Sektoral
Dikatakan Yudha, saat ini ada kurang lebih 80 instansi di luar Kementerian PUPR yang telah melakukan pengadaan barang dan jasa di e-katalog sektoral. Rinciannya 14 pemerintah provinsi, 65 pemerintah kota/kabupaten, dan 1 instansi pendidikan yakni Politeknik Tanah Laut di Kalimantan Selatan.
Terkait progres pelaksanaan lelang/tender tahun anggaran 2023, Yudha menyebutkan hingga 6 April 2023 telah dilaksanakan proses pemilihan sebanyak 2.579 paket dengan status sudah terkontrak 45,25 persen atau 1.167 paket. Sudah ada Surat Penunjukkan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) sebanyak 120 paket. Sementara yang belum lelang sebanyak 386 paket.
“Sementara sebesar 35,13 persen atau 906 paket dalam proses lelang. Rinciannya 636 paket belum penetapan, 165 paket sudah Berita Acara Hasil Pemilihan. Adapun 105 paket sudah penetapan,” ujarnya.
Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Yudha Mediawan mengatakan, berdasarkan data seleksi/tender 2022 yang telah dilaksanakan sebelumnya, terdapat total 872 paket atau sekitar 82 persen dari total 1.062 paket pekerjaan konstruksi yang pengerjaannya dilaksanakan sepenuhnya oleh penyedia jasa lokal.
“Sedangkan hanya 180 paket atau sekitar 18 persen yang pengerjaannya dilaksanakan oleh penyedia jasa dari luar provinsi setempat,” kata Yudha.
Mekanisme Subkontrak
Dikatakan Yudha, sesuai dengan Peraturan Kepala LKPP No 12 Tahun 2021, pelaku usaha jasa konstruksi kualifikasi kecil pada provinsi setempat dapat berpartisipasi dalam bentuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Mekanismenya dengan subkontrak untuk pekerjaan dengan segmentasi besar. Adapun mekanisme subkontrak dan KSO untuk segmentasi menengah. Sementara dapat langsung mengikuti tender untuk segmentasi kecil.
“Untuk pemberdayaan pengusaha lokal di daerah dilakukan pelatihan ahli. Hal itu meliputi Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJTBU) dan Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU). Kemudian Pelatihan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK). Termasuk pemberdayaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi jasa konstruksi,” kata Yudha.
Sementara terkait mendukung pembangunan IKN, Yudha mengatakan, progres pelaksanaan seleksi paket khusus IKN tahun 2022-2023 sebanyak 158 paket senilai Rp 51,38 triliun. Paket itu meliputi paket di Ditjen Bina Marga, Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Perumahan sebanyak. Statusnya, sudah terkontrak sebesar 63,92 persen atau 101 paket dengan nilai Rp 26,8 triliun.
“Paket yang sedang dilelang sebesar 9,49 persen atau 15 paket dengan rincian sudah penetapan sebanyak 5 paket senilai Rp 85,3 miliar dan belum penetapan sebanyak 10 paket senilai Rp1,86 triliun,” ungkapnya. (HRZ)
Baca Juga:
- Terbesar Gunakan Produk Dalam Negeri, Kementerian PUPR Raih Peringkat I
- Janji Pakai Buatan Dalam Negeri, PT KCI Tidak Impor Kereta Bekas Setelah 2024
