JAKARTA, LINTAS — Pemerintah Indonesia tengah menggulirkan program besar pembangunan Sekolah Rakyat yang diinisiasi langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Program ini ditujukan untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi dengan memberikan akses pendidikan bagi keluarga kurang mampu di berbagai daerah.
Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, dalam konferensi pers di Gedung Auditorium Kementerian PU, Senin (26/5/2025), menjelaskan bahwa pembangunan sekolah rakyat akan berlangsung selama tiga tahun, dengan target 100–200 sekolah per tahun di seluruh Indonesia.
“Ini sesuai dengan komitmen Presiden Prabowo untuk memutus garis kemiskinan di tiap keluarga, terutama yang berada di garis paling bawah. Sekolah menjadi satu-satunya jalan untuk memutus rantai kemiskinan tersebut, jadi nantinya setiap kabupaten minimal memiliki satu SR,” kata Dody.
Pembangunan Sekolah Rakyat dibagi menjadi dua tahap besar. Tahap pertama terbagi menjadi dua bagian, yaitu Tahap 1A dan 1B, dengan total sekitar 100 sekolah rakyat yang akan mulai beroperasi pada Juli 2025.
- Tahap 1A mencakup pembangunan sekitar 63–64 sekolah.
- Tahap 1B menargetkan sekitar 37 sekolah.
“Saat ini, proses rekrutmen murid dan guru sudah mulai dilakukan oleh Kementerian Sosial bersama dengan pemerintah daerah, seperti di Yogyakarta, Magelang, dan Muntilan. Kami dari Kementerian PU fokus pada pembangunan fisik gedung sekolahnya,” terang Dody.
Menariknya, sekolah-sekolah pada tahap pertama ini bersifat temporer, sebagai sarana transisi bagi anak-anak yang sebelumnya tidak pernah mengenyam pendidikan formal.
“Tahap 1 ini sebagai persiapan. Karena banyak anak dari keluarga miskin belum pernah masuk sekolah sama sekali, jadi butuh masa adaptasi. Baru nanti mereka akan dipindahkan ke sekolah-sekolah permanen di Tahap 2,” ujar Dody.
Tahap Kedua Mulai 2026
Lebih lanjut Dody menjelaskan, untuk Tahap Kedua yang dimulai tahun 2026, pemerintah menargetkan pembangunan sekolah permanen dengan kapasitas lebih besar, mencakup pendidikan SD, SMP, dan SMA. Setiap unit sekolah akan dibangun di atas lahan seluas minimal 6 hektar.
Baca Juga: Menteri PU Dody Tinjau Lokasi Sekolah Rakyat di Temanggung, Prioritaskan Wilayah Miskin
“Awalnya direncanakan minimal 5 hektar, tapi setelah dihitung-hitung, ternyata itu tidak cukup. Apalagi jika ingin ada lapangan olahraga dan fasilitas lengkap lainnya,” jelas Dody.
Dari total 200 hektare lahan yang diusulkan oleh Kementerian Sosial, hingga saat ini baru 30 hektare yang diterima dan memenuhi kriteria. Masalahnya, banyak lahan yang tidak sesuai standar, seperti lahan pertanian aktif atau kawasan dengan nilai tanah sangat tinggi.
Pembangunan Sekolah Rakyat ini didanai penuh oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dengan alokasi awal sekitar Rp 10 triliun untuk seluruh tahap pembangunan.
“Total anggaran yang disiapkan sekitar Rp 10 triliun, tapi tentu tidak semua selesai tahun ini. Sebagian besar akan diselesaikan pada 2026,” tutur Dody.
Menurut Dody, selain Kementerian PU yang bertanggung jawab atas infrastruktur fisik, Kementerian Sosial menangani kurikulum dan rekrutmen guru dan siswa, sementara kementerian lain seperti Kementerian Desa dan Kementerian Pendidikan turut memberikan dukungan sesuai tugas masing-masing. (CHI)
