JAKARTA, LINTAS – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bersama BUMN Karya terus mempercepat pembersihan lumpur sisa banjir bandang yang melanda Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Berdasarkan data penanganan per 2 Januari 2026, progres pembersihan lumpur pada 52 fasilitas umum telah mencapai sekitar 60 persen.
Penanganan dilakukan Kementerian PU melalui Direktorat Jenderal Prasarana Strategis dengan menyasar berbagai fasilitas publik, mulai dari sarana pendidikan, kesehatan, perkantoran pemerintahan, rumah ibadah, pasar, hingga fasilitas pelayanan masyarakat lainnya. Upaya ini bertujuan mempercepat pemulihan aktivitas sosial, ekonomi, dan layanan publik pascabencana.
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengatakan bahwa percepatan pembersihan fasilitas umum menjadi prioritas utama agar masyarakat terdampak dapat segera kembali beraktivitas secara normal.
“Kita ingin memastikan masyarakat yang terdampak bencana tidak berlama-lama berada dalam kondisi sulit. Karena itu, selain pembersihan fasilitas umum, pemerintah juga menyiapkan dukungan hunian sementara serta pemulihan infrastruktur dasar lainnya sebagai bagian dari penanganan pascabencana yang menyeluruh,” ujar Dody dari keterangan tertulis.
Pembersihan di 52 Lokasi
Pembersihan material lumpur pascabencana difokuskan pada lumpur sisa banjir bandang dengan ketebalan bervariasi, mulai dari 10 hingga 100 sentimeter, yang menutupi bangunan maupun halaman fasilitas umum.
Dari total luas area terdampak yang ditangani seluas 372.890 meter persegi, hingga awal Januari 2026 pembersihan telah mencapai 229.757 meter persegi atau lebih dari 60 persen.
Secara rinci, pembersihan dilakukan di 52 lokasi yang terdiri atas 19 kantor pemerintahan, 16 fasilitas keagamaan dan pendidikan keagamaan, 8 fasilitas pendidikan formal, 2 fasilitas kesehatan, 1 pasar, 1 fasilitas olahraga, serta 4 fasilitas umum lainnya, termasuk 1 lokasi hunian sementara (huntara).
Kembali Berfungsi
Sejumlah fasilitas strategis yang telah atau hampir kembali berfungsi antara lain Terminal Tipe B Kuala Simpang, Pendopo Bupati Aceh Tamiang, Polres Aceh Tamiang, RSUD Aceh Tamiang, Pasar Kuala Simpang, serta sejumlah masjid dan sekolah.
Untuk mendukung percepatan pekerjaan, Kementerian PU mengerahkan tenaga kerja secara bertahap dengan total mencapai 1.064 orang per 2 Januari 2026. Jumlah tenaga kerja disesuaikan dengan tingkat kerusakan dan luasan lumpur di masing-masing lokasi, dengan prioritas pada fasilitas pelayanan publik yang berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat.
Selain tenaga kerja, berbagai jenis alat berat juga dikerahkan, antara lain excavator PC 150–200, excavator PC 50–75, dump truck, loader, serta water tank. Puluhan unit alat berat dukungan dari PT Waskita Karya, PT Wijaya Karya (WIKA), dan PT Pembangunan Perumahan (PP) dioperasikan secara bergantian di seluruh lokasi terdampak untuk mempercepat pengangkutan lumpur dalam volume besar. (CHI)
Baca Juga: Mengenal Perbedaan Jalan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota
