JAKARTA, LINTAS — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mempercepat sertifikasi tenaga kerja konstruksi di wilayah timur Indonesia. Hal ini untuk meningkatkan profesionalisme pekerja padat karya sekaligus menjaga kualitas pembangunan infrastruktur nasional. Program ini juga menjadi bagian dari pelaksanaan visi PU608 yang mendukung pencapaian Astacita Presiden Prabowo Subianto.
Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan, pembangunan infrastruktur bukan sekadar proyek fisik, melainkan juga wadah menciptakan lapangan kerja berkualitas.
“Astacita menugaskan kami membangun infrastruktur sekaligus menciptakan pekerjaan yang bermartabat. Infrastruktur yang tangguh hanya bisa lahir dari tenaga kerja yang kompeten,” ujarnya di Jakarta, Senin (27/10/2025).
Hingga 29 Oktober 2025, Kementerian PU mencatat sebanyak 3.566 tenaga kerja konstruksi padat karya telah tersertifikasi, atau 73,89 persen dari target 4.826 orang, dengan tingkat kelulusan mencapai 95,99 persen.
Sertifikasi dilakukan melalui Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dan Balai Jasa Konstruksi Wilayah (BJKW) VII Jayapura, termasuk di Tobelo, Halmahera Utara, yang diikuti 100 pekerja untuk jabatan Tukang Bangunan Gedung Level 2.
Memperkuat Daya Beli
Menurut Dody, sertifikasi ini penting agar pekerja di daerah memiliki pengakuan profesional yang setara dengan tenaga konstruksi di kota besar. Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) juga menjadi jaminan mutu sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
Selain sertifikasi, Kementerian PU terus memperluas Program Padat Karya untuk membuka lapangan kerja dan memperkuat daya beli masyarakat. Salah satunya Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) yang tahun ini mencakup 9.597 lokasi dengan luas 106.698 hektar dan menyerap 159.019 tenaga kerja, setara 6,22 juta Hari Orang Kerja (HOK).
Di Provinsi Maluku Utara, program tersebut menjangkau 92 lokasi dengan cakupan 431 hektar. Melalui langkah ini, Kementerian PU berupaya memastikan pembangunan infrastruktur tidak hanya memperkuat konektivitas, tetapi juga meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. (HRZ)
Baca Juga: Infrastruktur Kian Merata, 3,3 Juta Warga Terserap dalam Program Padat Karya
