JAKARTA, LINTAS – Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) memulai rehabilitasi lahan sawah pascabencana di sejumlah wilayah Sumatera. Program pemulihan ini mencakup total lahan terdampak seluas 98.002 hektare yang tersebar di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dikutip dari keterangan tertulis, Minggu (18/1/2026) mengungkapkan, Aceh menjadi wilayah dengan dampak kerusakan terluas, yakni mencapai 54.233 hektare yang tersebar di 21 kabupaten/kota.
Sementara itu, Sumatera Utara mencatat kerusakan lahan sawah seluas 37.318 hektare di 15 kabupaten/kota, dan Sumatera Barat seluas 6.451 hektare di 14 kabupaten/kota.
“Pemulihan sektor pertanian pascabencana adalah tanggung jawab negara. Negara harus hadir memastikan petani bisa kembali berproduksi,” tegas Amran.
Kerusakan Bervariasi
Dari total lahan sawah terdampak tersebut, Kementan mencatat kerusakan dengan kategori ringan hingga sedang mencapai 69.240 hektare. Rinciannya, kerusakan ringan seluas 48.969 hektare dan kerusakan sedang 20.271 hektare. Sebaran kerusakan ringan hingga sedang meliputi Aceh seluas 32.652 hektare, Sumatera Utara 32.964 hektare, dan Sumatera Barat 3.624 hektare.
Khusus di Kabupaten Aceh Utara, lahan sawah dengan kategori kerusakan ringan hingga sedang tercatat mencapai 8.237 hektare, dengan rincian 5.950 hektare rusak ringan dan 2.287 hektare rusak sedang.
Kementerian Pertanian memprioritaskan rehabilitasi pada lahan dengan tingkat kerusakan ringan dan sedang. Tahap awal rehabilitasi ditargetkan berlangsung pada Januari hingga Februari 2026 dengan sasaran rehabilitasi seluas 13.708 hektare di tiga provinsi. Target tersebut terdiri atas Aceh seluas 6.530 hektare, Sumatera Utara 6.593 hektare, dan Sumatera Barat 3.624 hektare.
“Kami mulai dari yang ringan dan sedang terlebih dahulu. Sekitar 90 sampai 95 persen akan kami selesaikan lebih dulu sebelum masuk ke kerusakan berat,” tutur Amran.
Rehabilitasi Lahan
Pelaksanaan rehabilitasi lahan sawah ini secara resmi dimulai melalui groundbreaking yang dilakukan Mentan Amran di Lhokseumawe, Aceh, Kamis (15/1/2026). Program rehabilitasi mencakup perbaikan lahan sawah, jaringan irigasi, serta pemulihan sarana dan prasarana produksi pertanian agar petani dapat segera kembali beraktivitas.
Di Aceh, rehabilitasi lahan sawah dilaksanakan dengan skema padat karya. Melalui skema ini, petani terdampak dilibatkan langsung dalam proses rehabilitasi sehingga tetap memperoleh penghasilan selama masa pemulihan.
“Rakyat yang bekerja, yang punya sawah bekerja. Upahnya dibayar oleh pusat. Jadi mereka mengerjakan lahannya sendiri,” jelasnya.
Dari sisi pembiayaan, Kementerian Pertanian telah menyiapkan anggaran rehabilitasi lahan sawah nasional seluas 10.000 hektare senilai Rp148,53 miliar. Anggaran tersebut akan direvisi dan difokuskan untuk penanganan lahan sawah dengan kategori kerusakan sedang di wilayah terdampak bencana.
Anggaran Optimasi Lahan
Selain itu, Kementan juga menyiapkan anggaran optimasi lahan sebesar Rp310 miliar di tiga provinsi untuk menangani lahan sawah dengan tingkat kerusakan ringan.
Adapun kegiatan rehabilitasi meliputi perapihan pematang, normalisasi saluran irigasi tersier, primer, dan sekunder, perbaikan bangunan irigasi seperti pintu air dan box bagi, serta pekerjaan olah lahan.
Sebagai bagian dari dukungan menyeluruh, Kementerian Pertanian juga menyalurkan bantuan sarana produksi pertanian berupa pupuk, benih, alat dan mesin pertanian, hingga bantuan sembako bagi petani terdampak. Mentan Amran memastikan seluruh bantuan yang dijanjikan kepada pemerintah daerah telah direalisasikan.
“Kepada Pak Gubernur kami berjanji, dan janji itu kami tunaikan. Bantuan sudah kami kirim, traktor sudah kami kirim,” pungkas Amran. (CHI)
Baca Juga: 66 Sumur Bor Dibangun Kementerian PU untuk Dukung Air Bersih di Aceh, Sumut, dan Sumbar
