JAKARTA, LINTAS — Kementerian Perhubungan melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek akan memperluas penyediaan layanan Jabodetabek Residence Connexion di 40 kawasan pada 2024 dari target 117 kawasan hingga 2026. Pengembang permukiman dilibatkan.
“Tentunya tidak semuanya selesai di 2024. Kami susun ke dalam beberapa staging. Tahun 2024, kami akan fokus ke 40 kawasan, 2025 juga akan dikembangkan untuk 40 kawasan. Sisanya akan kami layani pada 2026,” kata Plt. Kepala BPTJ Suharto, dalam keterangan Kemenhub, Selasa (23/1/2024).
Apabila seluruh layanan JRC pada tahun ini selesai, tahapan berikutnya adalah mengintegrasikan layanan di Jakarta, tidak hanya fisik, tetapi juga pembayaran dan sistemnya.
“Tahapan berikutnya, maka perlu adanya subsidi atau intervensi dari pemerintah, dan salah satunya melalui account based ticketing (ABT),” tutur Suharto.
BPTJ mempertemukan pengembang permukiman, pengelola mal dan operator di Jabodetabek.
Pertemuan tersebut digelar dalam Rapat Koordinasi Pengembangan Angkutan Umum Perkotaan Jabodetabek yang dilaksanakan di Jakarta.
Baca Juga: Transjakarta Jadi Operator JRC di 6 Perumahan Bodetabek
Suharto menjelaskan tujuan pelaksanaan rapat koordinasi kali ini adalah untuk memperkenalkan rencana pengembangan layanan JRC dan Transjabodetabek.
“Tidak hanya itu, kami juga perlu mendapat masukan penentuan titik naik-turun penumpang JRC pada area permukiman dan Transjabodetabek pada mal. Apakah di dalam area permukiman/pusat perbelanjaan, di luar atau di pinggiran,” katanya.
Peran Pengembang
Peran pengembang permukiman, operator dan mal untuk penyediaan layanan transportasi di Jabodetabek menjadi penting.
Onny Febriananto, operator Bus Alfaomega mengatakan optimistis 117 pemukiman yang akan dikembangkan layanannya dapat memindahkan pengguna kendaraan pribadi ke angkutan umum massal.
“Kami berharap JRC, JAC dan Transjabodetabek dapat terus diperluas jangkauannya. Hal ini tentunya agar dapat memindahkan penghuni perumahan di area kami dari kendaraan pribadi ke angkutan umum,” ujar Marcus, dari Lippo Cikarang.
Berdasarkan analisis BPTJ terdapat potensi layanan angkutan umum di Jabodetabek sebanyak 7,9 juta.
Namun, saat ini baru 7,3 juta yang ter-cover dengan angkutan umum. Di DKI Jakarta sudah lebih dari 65 persen, sedangkan di luar Jakarta baru 5 persen.
Dari data tersebut terlihat jelas bahwa kendaraan pribadi masih mendominasi sehingga wajar jika saat hari dan jam kerja jalanan di Jakarta menjadi padat.
Prioritas saat ini untuk meningkatkan target moda share 60 persen di tahun 2029 adalah memprogramkan kembali ke angkutan umum dan shifting kendaraan pribadi pada permukiman yang dianggap potensial. (CHI)
Baca Juga: Kemenhub-Pemda Sumut Tanda Tangani Pembangunan BRT Metropolitan Medan
