NUSANTARA, LINTAS — Pembangunan kawasan Legislatif dan Yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN) resmi dimulai! Langkah besar ini ditandai dengan penandatanganan tiga kontrak pembangunan infrastruktur oleh Otorita IKN, Jumat (31/10/2025), di Kantor Otorita IKN, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).
Tiga kontrak tersebut meliputi Paket Pembangunan Jalan Kawasan Yudikatif, Paket Pembangunan Jalan Kawasan Pendukung KIPP 1A, serta Manajemen Konstruksi Induk. Proyek ini menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat transformasi IKN menuju pusat pemerintahan yang modern, efisien, dan berkelanjutan.
Untuk pembangunan Jalan Kawasan Yudikatif, nilai kontraknya mencapai Rp1,9 triliun dengan panjang jalan sekitar 6,4 kilometer. Proyek ini dijadwalkan berjalan mulai Oktober 2025 dan rampung pada Desember 2027.
Ditarget Selesai November 2027
Sementara itu, Paket Pembangunan Jalan Kawasan Pendukung KIPP 1A senilai Rp 1,1 triliun memiliki panjang 5,4 kilometer. Pekerjaan konstruksinya juga dimulai pada Oktober 2025 dan ditargetkan selesai pada November 2027.
Kedua proyek ini akan mencakup pembangunan jalan utama, Multi Utility Tunnel (MUT), jaringan mekanikal-elektrikal, jalur pedestrian dan pesepeda, hingga jembatan pelengkung dan dinding penahan tanah. Tujuannya, menciptakan kawasan pemerintahan yang tidak hanya fungsional tapi juga estetis dan ramah lingkungan.
Untuk memastikan proyek berjalan terarah dan tepat waktu, Otorita IKN juga menandatangani kontrak Manajemen Konstruksi Induk senilai Rp8,5 miliar. Tim manajemen ini akan bertugas mengoordinasikan desain, pelaksanaan proyek, serta memastikan indikator kinerja proyek terpenuhi sesuai prinsip keberlanjutan.
Pembangunan IKN kini memasuki Tahap 2, yang terbagi menjadi tiga batch besar.
- Batch 1: Single year contract 2025, yang akan selesai akhir Desember 2025.
- Batch 2: Multi years contract 2025–2027 (termasuk proyek legislatif dan yudikatif yang baru ditandatangani).
- Batch 3: Multi years contract 2026–2028.
Menariknya, saat ini ada 13 paket pekerjaan konstruksi lain yang sedang dalam proses tender, mencakup pembangunan gedung lembaga legislatif, yudikatif, dan berbagai infrastruktur pendukung seperti jaringan air minum dan sistem sumber daya air.
Selain itu, 12 paket pekerjaan manajemen konstruksi dan supervisi juga tengah dilelang. Jika semua berjalan sesuai rencana, seluruh proyek batch 2 bisa mulai dikerjakan pada akhir November 2025.
Basuki Tekankan Kualitas dan Keberlanjutan
Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menegaskan bahwa proyek ini harus dijalankan dengan standar tertinggi. Ia menyoroti tiga aspek utama yang wajib dijaga: kualitas, estetika, dan keberlanjutan lingkungan.
“Saya tinggal di sini, jadi saya bisa supervisi setiap saat. Saya tegaskan seluruh penyedia jasa harus memenuhi tiga hal itu,” tegas Basuki.
Basuki juga memastikan bahwa setiap langkah pembangunan di IKN tidak hanya fokus pada hasil fisik, tetapi juga berdampak langsung bagi masyarakat sekitar.(GIT)
Baca Juga: AHY Temui Prabowo Bahas Utang Whoosh, Pemerintah Siapkan Opsi Pelunasan Baru
