JAKARTA, LINTAS — Rencana Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah (IJD) segera difinalisasi. Pemerintah pusat menargetkan percepatan pembangunan jalan daerah guna mendukung swasembada pangan, energi, dan air.
Langkah ini disepakati dalam rapat koordinasi lintas kementerian yang dipimpin Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), di Jakarta, Rabu (4/6/2025). Turut hadir Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, Menteri PPN/Bappenas Rachmat Pambudy, dan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara.
“Infrastruktur adalah tulang punggung pembangunan nasional. IJD harus berdampak langsung ke rakyat,” tegas Menko AHY seperti dikutip dari rilis pers Kementerian PU, Kamis (5/6).
Baca Juga: Gantikan Inpres Jalan Daerah, IID Siap Benahi Infrastruktur Daerah Lebih Luas
Menurut dia, untuk pertama kalinya, rancangan IJD disusun dengan mengintegrasikan kebutuhan dasar infrastruktur dengan prioritas nasional, khususnya di sektor pangan dan energi.
Ia menekankan pentingnya perencanaan yang matang. “Jangan sampai ada missplanning (salah perencanaan). Masyarakat butuh jalan layak untuk distribusi hasil pertanian dan energi,” tambahnya.
Harus Ada Inpres
Menteri PU Dody Hanggodo menyatakan, daerah sangat membutuhkan pembangunan jalan. Lebih dari 80 persen permintaan yang masuk ke Kementerian PU berasal dari pemerintah daerah.
“Mulai dari kabupaten, provinsi, hingga konektivitas antarwilayah. Tapi, kami belum bisa lanjut tanpa inpres,” ujarnya.
Ia menjelaskan, penyusunan IJD sudah dimulai sejak akhir 2024. Kementerian PU bekerja sama dengan Kemenko Infrastruktur sejak November–Desember 2024.
“Kami harap, IJD segera dioperasionalkan sambil menunggu finalisasi infrastruktur dasar lainnya,” kata Dody.
Menutup rapat, AHY menyampaikan apresiasi atas semangat kolaborasi antarinstansi. Ia menegaskan bahwa pengawalan administratif dan pelaksanaan di lapangan harus berjalan baik agar manfaat pembangunan dirasakan langsung oleh masyarakat.
Inpres Sapu Jagat
Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah pusat tengah menyiapkan gebrakan baru dalam menangani berbagai persoalan infrastruktur di daerah. Melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU), kebijakan bernama Inpres Sapu Jagat Infrastruktur Daerah (IID) kini mulai disusun sebagai strategi terpadu yang melampaui program-program sebelumnya.
IID bukan hanya sekadar lanjutan dari Inpres Jalan Daerah (IJD), melainkan perluasan dari cakupan penanganan infrastruktur yang lebih menyeluruh. Hal ini ditegaskan oleh Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Ditjen Bina Marga Kementerian PU, Reiza Setiawan, saat membuka acara Konsultasi Regional di Jakarta, Jumat (9/5/2025).
“IJD sudah kami lebur dalam IID. Dari hasil identifikasi kami, kebutuhan anggaran yang belum tertangani mencapai sekitar Rp 15 triliun,” ungkap Reiza. (HRZ)
Baca Juga: Terkait IJD, Menteri PU Sebut Prosesnya Harus Super Hati-hati
