JAKARTA, LINTAS – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Direktorat Jenderal Prasarana Strategis terus mempercepat pembangunan hunian sementara (huntara) bagi masyarakat terdampak bencana di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Langkah percepatan ini dilakukan melalui sinergi dengan BUMN Karya sebagai wujud kehadiran negara dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat pada masa pemulihan pascabencana.
Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan bahwa pembangunan hunian sementara merupakan tahapan krusial dalam fase transisi dari tanggap darurat menuju pemulihan pascabencana. Seluruh pelaksanaan pembangunan huntara, kata dia, dilakukan dengan koordinasi penuh bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
“Pelaksanaan huntara yang kami jalankan sesuai dengan arahan BNPB. Lokasi yang telah ditetapkan saat ini berada di Aceh Tamiang dan Bener Meriah. Kami juga telah berkomunikasi intensif dengan para bupati setempat. Prioritas saat ini berada di Aceh Tamiang karena kesiapan lahan sudah terpenuhi,” ujar Dody dalam rapat koordinasi pemulihan bencana di Aceh, Selasa (30/12/2025).
Rumah Rusak Berat
Berdasarkan data penanganan huntara Kementerian PU per 28 Desember 2025 pukul 08.00 WIB, tercatat sebanyak 47.149 unit rumah rusak berat akibat bencana banjir bandang dan tanah longsor di ketiga provinsi tersebut. Dari jumlah tersebut, sebanyak 29.542 unit atau sekitar 62,7 persen ditangani melalui pembangunan huntara, sementara 17.057 unit lainnya dibantu melalui skema Dana Tunggu Hunian (DTH).
Ia menambahkan, dalam dua hari terakhir Kementerian PU telah melakukan pekerjaan pematangan lahan. Bahkan, satu blok contoh huntara ditargetkan sudah dapat berdiri dalam waktu dekat sebagai model percepatan pembangunan.
Di Provinsi Aceh sendiri, jumlah rumah rusak berat tercatat mencapai 38.169 unit. Pemerintah saat ini membangun sebanyak 28.236 unit huntara atau sekitar 74 persen dari total rumah rusak berat, sementara 9.996 unit lainnya mendapatkan bantuan melalui Dana Tunggu Hunian.
Masuk Tahap Konstruksi
Hingga 30 Desember 2025 pukul 11.00 WIB, pembangunan huntara di Kabupaten Aceh Tamiang yang berlokasi di kawasan Kompleks DPRK–Kantor Bupati Aceh Tamiang telah memasuki tahap konstruksi utama.
Satu blok huntara yang terdiri atas 12 unit modular telah menyelesaikan pekerjaan rangka (frame) dan tengah dilakukan proses pemasangan atap serta panel dinding. Pekerjaan pondasi umpak untuk blok kedua juga telah rampung, sementara konstruksi mulai berlanjut ke blok ketiga.
Kementerian PU menargetkan tujuh blok huntara yang mampu menampung sekitar 336 orang dapat berdiri seluruhnya pada Januari 2026.
Sementara itu, di Provinsi Sumatera Utara, dari total 6.322 unit rumah rusak berat, pembangunan huntara baru mencapai 876 unit atau sekitar 14 persen. Adapun sebanyak 4.833 unit lainnya mendapatkan bantuan Dana Tunggu Hunian. Percepatan pembangunan terus didorong seiring dengan kesiapan lahan dan dukungan logistik di lapangan.
Fasilitas Pendukung
Di Provinsi Sumatera Barat, tercatat 2.658 unit rumah rusak berat. Dari jumlah tersebut, sebanyak 430 unit huntara atau sekitar 16 persen telah direncanakan untuk dibangun, sedangkan 2.228 unit lainnya memperoleh bantuan Dana Tunggu Hunian sebagai solusi sementara bagi warga terdampak.
Untuk menunjang kebutuhan dasar penghuni, setiap kawasan huntara dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung, seperti dapur umum, area cuci, musala, serta sarana sanitasi yang memadai. Fasilitas ini disiapkan guna memastikan kenyamanan dan kelayakan huni selama masyarakat menempati hunian sementara.
Dari sisi konstruksi, huntara dibangun menggunakan sistem modular yang memungkinkan proses pembangunan berlangsung cepat, aman, dan efisien.
Hunian dirancang dengan rangka baja ringan yang kokoh dan tahan lama, serta dilengkapi material pendukung berupa papan semen, multipleks lantai, dan atap zincalume untuk menjamin aspek keselamatan, kenyamanan, dan keberlanjutan hunian. (CHI)
Baca Juga: 7 Ruas Jalan Nasional di Aceh Tamiang Pulih Pascabencana
