Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara sedang mengerjakan pembangunan infrastruktur berupa jalan dan jembatan dengan total biaya Rp 772 miliar (APBN) untuk mendukung program sentra pangan (food estate) di Kabupaten Humbang Hasundutan, yang dimulai sejak Maret tahun ini.
Kepala Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sumatera Utara, Rudisman, ST, menyebutkan realisasi pembangunan infrastruktur ke sekitar lokasi food estate itu merupakan bagian dari program pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba.
Kawasan food estate ini akan dikembangkan terintegrasi pada empat daerah nantinya yakni Kabupaten Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara, Pakpak Bharat, dan Tapanuli Tengah, di atas areal seluas (total) 62.042 hektar.
Untuk tahun 2021, ada tiga proyek yang sedang on going, yaitu pembuatan jalan akses sepanjang 9 km menuju lokasi Taman Sains Teknologi Horti-Herbal (TSTH) seluas 500-an hektar dalam kawasan hutan 3.000 hektar dengan nilai kontrak Rp 69,97 miliar; pembangunan jembatan menuju lokasi TSTH sepanjang 50 meter senilai Rp 16 miliar; dan pembangunan jalan akses 1.000 hektar (food estate) sepanjang 8,59 km dengan nilai Rp 71,93 miliar.
“Total pagu ketiga paket ini sekitar Rp 157,92 miliar dengan progress di lapangan yang agak mengalami keterlambatan akibat masalah lahan,” ujar Rudisman.Ia menambahkan, dari ketiga paket tersebut, pembangunan jalan akses 1.000 hektar (food estate) yang paling dominan mengalami deviasi minus yakni sebesar 31,288% dari rencana 40,33% dan realisasi di lapangan hanya 9,04%.
Sedangkan, untuk pembangunan jalan akses TSTH dari rencana 12,80% tetapi realisasi di lapangan hanya 8,21%, dan untuk pembangunan jembatan dari rencana 13,06% dengan realisasi 12,45%.
Kemudian, untuk pembangunan akses jalan TSTH II sepanjang 5,7 km dengan nilai pagu Rp 46 miliar kini sedang dalam proses ke P2JK dan akan segera dilelangkan, diperkirakan pada awal Agustus 2021 sudah dapat berkontrak.Selain itu juga ada paket tambahan dengan skema multiyears yakni pembangunan jalan akses dalam Kawasan sepanjang 12,5 km.
“Baru malam tadi PPK kami menerima dari P2JN, dan ini rencananya akan menjadi paket multiyears, kami berharap prosesnya bisa berjalan lancar.”
Pembangunan jembatan akses 1.000 hektar
Program tahun anggaran 2021
Pada tahun anggaran 2021, Satker PJN Wilayah II Provinsi Sumut mendapatkan alokasi dana DIPA sebesar Rp 701,82 miliar yang terdiri dari 9 paket KSPN dan 15 paket non-KSPN.
Kemudian sebagai bentuk dukungan pada program food estate, telah dilakukan kegiatan peningkatan jalan dan jembatan yang bertujuan untuk mewujudkan sistem jaringan jalan yang andal, terpadu dan berkelanjutan pada kawasan food estate.
“Total keseluruhan panjang untuk kawasan food estate ini sepanjang 91,45 km yang terbagi untuk jalan dalam food estate 1.000 hektar, jalan dalam TSTH, serta jalan dalam 3.000 hektar dan kebun raya 1.120 hektar,” katanya.
Sementara itu, untuk program padat karya PEN, PJN Wilayah II mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 64,61 miliar yang dibagi untuk lima wilayah PPK.
Menurut Rudisman, kendala yang terjadi di lapangan hanyalah permasalahan lahan yang belum bebas, meski demikian kemantapan jalan pada semester II tahun 2020 telah mencapai 96,09 %.
Ia pun berharap agar pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan dapat memberikan pengaruh dan dampak positif terhadap roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, serta membuka isolasi suatu wilayah, meskipun masih terdapat kendala-kendala yang dihadapi berupa lahan yang belum bebas.
Pembangunan jalan Akses TSTH
Pembangunan jalan akses Taman Sains Teknologi Horti-Herbal
Sahala Osendra Rumapea, ST, menjabat sebagai PPK 2.7 yang menangani paket pembangunan jalan dan jembatan akses TSTH dan dalam kawasan TSTH.Paket pembangunan jalan akses TSTH dan kawasan TSTH ini sendiri berada pada ruas jalan Kabupaten Humbang Hasudutan, Kecamatan Pollung, Desa Aek Nauli.
Menurutnya, pembangunan jalan akses tersebut bertujuan untuk membuka jalan nasional dari ruas Bts Dairi-Dolok Sanggul menuju lokasi TSTH yang merupakan tempat pengembangan dan pembibitan tanaman sains dan herbal. “Dengan adanya pembangunan jalan akses ini nantinya akan mempermudah distribusi hasil tanaman dan hasil hutan,” ujar Sahala.
Kemudian ruas jalan akses tersebut adalah sepanjang 14,7 km yang terbagi dalam dua paket jalan dan satu paket jembatan serta ada DAU paket jalan dan jembatan dalam kawasan TSTH. “Paket terkontrak yaitu pembangunan jalan akses TSTH sepanjang 9 km dan paket pembangunan jembatan akses 1.000 hektar, TSTH dan dalam kawasan 1.000 hektar, dan dua buah jembatan bentang 25,6 m,” jelasnya.
Sedangkan, paket yang belum terkontrak yaitu paket pembangunan jalan akses TSTH II sepanjang 5,7 km, pembangunan jalan dalam kawasan TSTH I sepanjang 9,9 km, dan pembangunan jalan dalam kawasan TSTH II sepanjang 11,26 km. Paket-paket ini nantinya akan dilakukan pelelangan di tahun ini juga dengan waktu pelaksanaan 10 bulan dengan skema multiyears tahun anggaran 2021-2022.
“Saat ini, untuk paket yang belum terkontrak sedang tahap persiapan penyampaian dokumen ke P2JK untuk dilelangkan dan rencana penandatanganan kontrak di bulan September 2021,” tambahnya.
Adapun kendala yang dihadapi pada paket yang telah terkontrak di antaranya masalah lahan, curah hujan yang tinggi, serta jalan akses. Sampai saat ini, progress yang dicapai untuk pembangunan jalan akses TSTH 14,98% dari rencana 19,77% di mana deviasi -4,78%.
Kemudian, untuk pembangunan jembatan akses 1.000 hektar, TSTH, dan dalam kawasan 1.000 hektar dari rencana 29,95% telah terealisasi sebesar 30,22% sehingga deviasi plus 0,27%.
Ke depan, ia berharap untuk perencanan pembangunan jalan dan jembatan untuk lokasi khusus alangkah lebih baiknya jika data lahan sudah jelas dan tidak ada permasalahan sehingga dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan hanya ada kendala teknis saja.
Rudisman Kasatker, Cut Retno Masnul PPK 2.10, dan Sahala O. Rumapea PPK 2.7 (kiri-kanan).
Pembangunan jalan akses food estate Humbahas
Cut Retno Masnul,ST, selaku PPK 2.10 Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sumatera Utara, menangani satu paket pekerjaan dalam rangka mendukung program strategis food estate, yaitu pembangunan jalan akses 1.000 hektar (food estate) sepanjang 8,59 km dengan nilai pagu sebesar Rp 69,9 miliar.
“Dari 1.000 hektar yang baru dikembangkan adalah sekitar 270 hektar, sedangkan sisanya masih akan dikembangkan dalam tahap kedua,” ungkapnya.
Progress pada saat ini mengalami deviasi -31,28% dari rencana 40,33%.
“Saat ini, progress kami baru mencapai 9,04%, memang penyebab deviasinya masalah lahan dan pemindahan Section 2, jadi yang baru bisa kami laksanakan hanya sepanjang 1,68 km,” tambahnya.
Kemudian, nantinya proyek ini akan dilanjutkan dengan pembangunan jalan akses dalam kawasan sepanjang 12,5 km dan masih dalam tahap lelang. Namun, dikarenakan masa pelaksanaan yang dibutuhkan adalah 10 bulan maka paket ini direncanakan dilaksanakan dengan skema MYC tahun anggaran 2020-2021.
“Hingga di bulan ke-6, paket ini masih belum terlelang, yang mana artinya paling cepat terkontrak kemungkinan pada bulan ke-8. Dan jika rencana pelaksanaan selama 10 bulan maka ini akan masuk sampai ke tahun depan oleh karenanya dijadikan paket multiyears.”
Menurutnya, jalan food estate ini sendiri berstatus jalan kabupaten yaitu di Kabupaten Humbang Hasundutan, Desa Hutapaung Utara dan Siria-ria.
“Masih ada jalan yang belum dapat terkoneksi akibat kebutuhan jembatan yang rencananya akan dilaksanakan dalam paket mendatang,” lanjutnya.
Sementara itu, kendala yang dihadapi di lapangan secara teknis adalah cuaca dengan intensitas hujan yang tinggi sehingga mempengaruhi lokasi pekerjaan maupun quarry.
Gambar Kawasan Terintegrasi Food Estate
Sedangkan secara nonteknis pada paket pembangunan jalan akses 1.000 hektar (food estate), masalah lahan menjadi kendala utama selama proses pembangunan. Seperti pada STA 0+000 sampai 5+823 yang belum dapat dilaksanakan karena permasalahan lahan yang belum bebas.
“Progress nya kini sedang dalam proses pembebasan, sampai saat ini sudah dilakukan pembebasan di STA 0+000 sampai 0+350 (RS) dan STA 0+000 sampai 0+050 (LS), namun pada STA 0+000 sampai 0+050 lebar ROW hanya 9 m, sementara yang diperlukan adalah 15 m,” paparnya.
Kemudian, lokasi penanganan pada Section 2 masih memerlukan pembangunan jembatan sejumlah dua unit dengan panjang jembatan kurang lebih 150 meter dan itu belum diakomodir dalam kontrak. Selain itu, lokasi yang dituju oleh Section 2 tersebut (seluas 15 hektar) juga belum dikembangkan.
“Dikarenakan lahan yang dituju pada Section 2 belum dikembangkan, maka penanganan diusulkan untuk dipindah sebagian dengan melanjutkan Section 1 sambil menunggu proses perubahan desain dari P2JN,” imbuhnya.
Gambar Lokasi Pembangunan Jalan dan Jembatan Food Estate
Selanjutnya, juga ditemukan CBR tanah dasar < 2,5% di beberapa lokasi, sehingga perlu dilakukan penggantian material tanah dasar.
Di samping itu, ketersediaan lahan di lokasi pekerjaan paket pembangunan jalan utama dalam kawasan Segmen 1, Segmen 2, Segmen 3, dan Segmen 4, menjadi salah satu potensi permasalahan pada paket multiyears tersebut nantinya.
Terakhir, Cut berharap dengan adanya pembangunan jalan akses ini diharapkan mobilisasi kebutuhan pertanian dan pengangkutan hasil panen menjadi mudah sehingga dapat menekan nilai produksi pertanian bahan pangan.
Dan dalam skala luas, diharapkan akan dapat mewujudkan program pembangunan pertanian strategis Indonesia untuk swasembada pangan, serta tersedianya pangan dalam jumlah yang cukup, mutu bahan pangan yang baik, dan nilai gizi yang tinggi. Sehingga akhirnya memiliki dampak luas pada perekonomian dan mutu sumber daya manusia.
