JAKARTA, LINTAS – Pernah bertanya-tanya bagaimana pemerintah mendukung transportasi publik di Indonesia? Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan kabar terbaru soal Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk tiga BUMN strategis, yakni PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA, dan PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni. Ia memastikan bahwa PMN tersebut telah mendapatkan persetujuan Komisi VI DPR RI.
Dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta, Erick menjelaskan bahwa dukungan modal ini difokuskan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus memperkuat armada transportasi nasional.
“Mengenai PMN, tadi sudah disetujui ada yang buat Pelni untuk perbaikan kapal penumpang, yang kita tahu banyak sekali kapal yang dimiliki Pelni sudah tua,” ujar Erick usai menghadiri Rapat Kerja Komisi VI DPR RI di Jakarta, Senin (15/9/2025).
Fokus PMN untuk Pelni, KAI, dan INKA
Erick menekankan bahwa PMN untuk Pelni diarahkan pada perbaikan kapal penumpang. Menurutnya, sebagian besar kapal yang dimiliki Pelni sudah berusia tua sehingga butuh peremajaan. Dengan tambahan modal ini, kualitas pelayanan Pelni diharapkan meningkat.
Sementara itu, PMN untuk KAI akan digunakan dalam pengadaan gerbong dan peningkatan sarana perkeretaapian. Sedangkan untuk INKA, dana tambahan ini diprioritaskan untuk memperkuat kapasitas produksi gerbong di pabrik Banyuwangi. Erick menegaskan bahwa ketiga BUMN tersebut akan memainkan peran penting dalam mendukung mobilitas masyarakat di masa depan.
“(PMN) yang KAI tadi, untuk gerbong dan lain-lain. Kalau (PMN) INKA sendiri itu nantinya untuk produksi gerbong yang ada di Banyuwangi. Jadi itu yang kita lihat,” ungkapnya.
Latar Belakang Usulan PMN
Sebelum pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 19 Tahun 2003 mengenai BUMN, Komisi VI DPR RI sudah menerima penjelasan terkait usulan PMN Tahun Anggaran 2025. Dari total 16 BUMN yang mengajukan, Pelni mengusulkan Rp 2,5 triliun, KAI sebesar Rp1,8 triliun, dan INKA Rp 976 miliar.
Pasca terbitnya UU No. 1 Tahun 2025, Kementerian BUMN kemudian menyampaikan surat kepada Danantara untuk menindaklanjuti usulan tersebut. Usulan PMN TA 2025 tetap diarahkan sebagai bagian dari penugasan pemerintah kepada Pelni, KAI, dan INKA dalam memperkuat transportasi publik.
Baca Juga: Pemerintah Gelontorkan Rp 9 Triliun untuk Perbaikan Jalan Daerah Lewat Inpres 11/2025
Menteri Keuangan melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 235 Tahun 2025 akhirnya menetapkan alokasi PMN untuk tiga BUMN tersebut. Rinciannya, PMN KAI digunakan untuk pengadaan sarana Kereta Rel Listrik (KRL) yang melayani lintas Jabodetabek. PMN INKA difokuskan pada pembangunan fasilitas pabrik dan produksi trainset KRL Jabodetabek. Sedangkan PMN Pelni diarahkan untuk pengadaan tiga unit kapal penumpang baru.
Dengan alokasi ini, pemerintah berharap ketiga perusahaan pelat merah itu mampu memperkuat jaringan transportasi nasional sekaligus menjawab tantangan modernisasi sarana publik.
Dampak Strategis PMN bagi Transportasi Nasional
Keputusan pemerintah menggelontorkan PMN untuk KAI, INKA, dan Pelni bukan hanya sekadar menambah modal, melainkan juga strategi memperkuat ekosistem transportasi nasional.
Modernisasi armada kapal Pelni akan memberi kenyamanan lebih bagi penumpang laut. Di sisi lain, pengadaan sarana KRL baru memperluas kapasitas layanan KAI, terutama di kawasan padat penduduk seperti Jabodetabek.
INKA pun mendapat momentum besar untuk mengembangkan kapasitas produksi dalam negeri. Dengan fasilitas pabrik baru, Indonesia bisa mengurangi ketergantungan impor sarana kereta dan meningkatkan daya saing industri manufaktur nasional.(GIT)
