JAKARTA, LINTAS – Komisi V DPR RI resmi menyetujui pagu indikatif Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk Tahun Anggaran (TA) 2026 senilai Rp70,86 triliun. Persetujuan itu disepakati dalam rapat kerja bersama Kementerian PU dan mitra kerja di Gedung DPR, Senayan, Kamis (10/7/2025).
Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan, fokus penggunaan anggaran tetap diarahkan pada penguatan konektivitas nasional, terutama mendukung ketahanan pangan melalui pembangunan infrastruktur jalan dan jaringan irigasi.
“Kami mendapatkan arahan Presiden Prabowo Subianto, mulai 2025 hingga seterusnya, untuk mewujudkan swasembada pangan. Fokus kami memperkuat irigasi baik primer, sekunder, hingga tersier, serta infrastruktur konektivitas pendukung ketahanan pangan,” kata Dody.
Dari total pagu Rp70,86 triliun, sektor Bina Marga dialokasikan Rp31,80 triliun. Anggaran ini akan digunakan untuk pembangunan jalan baru sepanjang 152 Km, preservasi dan peningkatan kapasitas jalan 1.113 km, preservasi jembatan sepanjang 29.241 meter, penggantian jembatan 51 meter, pembangunan flyover atau underpass 362 meter, dan pembangunan jalan tol sepanjang 26,54 km.
Sekolah Rakyat
Sementara sektor sumber daya air kebagian Rp20,51 triliun. Prioritasnya meliputi pembangunan jaringan irigasi seluas 2.000 hektare, rehabilitasi jaringan irigasi 15.000 hektare, pengendalian banjir sepanjang 16 km, pengaman pantai 4 km, penyediaan air baku sebesar 0,3 m³/detik, hingga pembangunan 15 bendungan yang saat ini masih berjalan.
Bidang Cipta Karya memperoleh Rp4,11 triliun untuk program SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) sebanyak 6.731 sambungan rumah (SR), pengelolaan air limbah bagi 400 KK, serta pembangunan satu gedung fasilitas publik.
Di bidang prasarana strategis, Kementerian PU menganggarkan Rp13,53 triliun. Anggaran ini akan digunakan untuk membangun 1.000 unit PHTC Madrasah, 100 Sekolah Rakyat, lima perguruan tinggi, serta infrastruktur pendukung sektor ekonomi, olahraga, kesehatan, peribadatan, cagar budaya, dan fasilitas strategis lainnya. Sisanya Rp0,91 triliun dialokasikan untuk belanja pegawai dan operasional kantor.
Baca Juga: Mulai 12 Juli Ruas Tol JORR Diperbaiki, Cek Jadwal dan Lokasinya
Meski demikian, Kementerian PU masih mengidentifikasi kebutuhan tambahan anggaran TA 2026 sebesar Rp68,88 triliun. Tambahan tersebut diperlukan untuk program teknis Rp65,28 triliun, termasuk dukungan program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) dan Padat Karya, serta Rp3,6 triliun untuk program dukungan manajemen.
“Kami akan menelaah lebih lanjut agar seluruh arahan DPR, terutama terkait IBM dan Padat Karya, bisa tetap terakomodasi meski belum maksimal,” pungkas Dody. (GIT)
