Jakarta – Proses pembangunan Bendungan Sepaku Semoi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara terus dikebut dengan target penyelesaian 2023. Bendungan ini diproyeksikan memiliki daya tampung 10,6 juta meter kubik air.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan Bendungan Sepaku Semoi bakal memastikan kebutuhan air Nusantara hingga tujuh tahun ke depan.
“Dengan adanya Bendungan Sepaku Semoi penyediaan air baku IKN masih cukup hingga 2030,” ujar Basuki dikutip dari keterangannya, Kamis (27/10/2022).
Ia pun berencana menambah dua bendungan baru untuk menambah dukungan ketersediaan air di Nusantara.
“Kita juga akan tambah dengan membangun Bendungan Batu Lepek, dan Bendungan Selamayu,” sebutnya.
“Sementara untuk pengendalian banjir di IKN, jaringan drainase nya sedang kita desain untuk segera dikerjakan,” paparnya.
Direktur Jenderal Sumber Daya Air Jarot Widyoko menjelaskan nantinya Bendungan Sepaku Semoi bakal memiliki kapasitas 2.500 liter per detik. Bendungan ini pun bisa mengendalikan banjir dengan presentase sebesar 55 persen di Nusantara.
Jika mengacu pada kontrak pekerjaan, seharusnya Bendungan Sepaku Semoi selesai dibangun akhir 2023. Namun atas perintah Basuki, proses pembangunannya bakal dipercepat.
“Sehingga awal 2023 sudah impounding atau pengisian awal. Nanti akan ditambahkan juga penghijauan, serta lerengnya dibuat tidak terlalu curam,” ungkapnya.
Jarot menyampaikan, saat ini juga tengah dibangun Intake Sungai Sepaku Semoi berkapasitas 3.000 liter per detik, serta Instalasi Pengolahan Air (IPA) Bendungan Sepaku Semoi yang berpotensi memenuhi kebutuhan air baku sebesar 5.000 liter per detik.
“Ke depan akan diintegrasikan supaya dapat segera memberikan manfaat,” kata dia.
Hingga kini progres pembangunan Bendungan Sepaku Semoi telah mencapai 74,32 persen. Pekerjaannya meliputi persiapan, bangunan pengelak, bendungan utama, bangunan pelimpah, bangunan pengambilan, serta pekerjaan hidromekanikal, dan elektrikal.
Adapun proyek ini dikerjakan melalui kontrak tahun jamak hingga 2023 senilai Rp 556 miliar. Kontraktor pelaksananya adalah PT Brantas Abipraya – PT Sacna – PT BRP (KSO).
Adapun berbagai infrastruktur pendukung di Nusantara terus dikerjakan secara optimal. Sebab Presiden Joko Widodo ingin 2024 nanti beberapa kementerian dan lembaga sudah bisa berkantor di IKN. (*)
Baca juga:
Fokus Pembangunan IKN pada Kawasan Inti Pemerintahan Seluas 6.671 Hektar
