Indonesia memperjuangkan agar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) segera menetapkan 27 Agustus sebagai Hari Danau Sedunia. Tanggal ini dipilih karena merupakan hari pelaksanaan Konferensi Danau Dunia pertama pada 1984 di Danau Biwa, Jepang.
Dorongan dan inisiatif Pemerintah Indonesia ini bukan tanpa alasan. Negara dengan kepemilikan 521 danau tentu sangat berkepentingan guna pelestarian danau ini.
Menteri Basuki Hadimuljono, dalam upaya itu, mengadakan kunjungan ke Danau Biwa, yang berada di Prefektur Shiga, untuk mempelajari secara detail bagaimana Jepang bisa mengelola danau terbesar di negara Matahari Terbit itu dengan garis pantai sepanjang 270 kilometer. Kunjungan tersebut bertepatan dengan Japan Water Forum untuk persiapan pelaksanaan KTT Air Asia Pasifik ke-5 (5th APWS). Indonesia direncanakan akan menjadi tuan rumah KTT ini pada 2027.
Dari berbagai literatur, Danau Biwa memiliki peranan penting sebagai penyedia air minum bagi 14 juta penduduk di wilayah Kansai, termasuk Kyoto dan Osaka. Danau dengan kedalaman hingga 104 meter tersebut dikelola dengan baik oleh Pemerintah Jepang. Bahkan, para wisatawan dapat mengunjungi Museum Danau Biwa yang menampilkan sejarah, ekologi, dan budaya terkait dengan danau ini.
Seperti halnya danau di berbagai belahan dunia mana pun, salah satu tantangan yang dihadapi adalah pencemaran dan penurunan sumber daya akibat urbanisasi.
Untuk menjawab tantangan ini, Gubernur Shiga meluncurkan Tujuan Danau Ibu (Mother Lake Goals/MLG) pada 2021 dan Peraturan Pencegahan Eutrofikasi, serta mengelola beban sungai, yang telah terbuki efektif dalam mengurangi pencemaran sejak 1970-an.
Eutrofikasi adalah proses perkembangbiakan tumbuhan air dengan cepat karena memperoleh zat makanan yang berlimpah akibat pemupukan yang berlebihan.
Pembuatan aturan yang tegas telah menyelamatkan danau ini dari pencemaran. Memang, Pemerintah Jepang terlihat sangat serius dalam mengelola Danau Biwa.
7 Strategi
Dari berbagai artikel yang ada di Museum Danau Biwa di Biwahaku.jp setidaknya ada tujuh kebijakan dan strategi untuk menjaga kebersihan danau dan memastikan kualitas air baik.
Pertama, Pemerintah Jepang, melalui Prefektur Shiga, menetapkan undang-undang Pengendalian Polusi Danau Biwa (1979) yang bertujuan untuk mencegah pencemaran air. Undang-undang ini melarang pembuangan limbah berbahaya ke danau dan menetapkan batasan ketat pada limbah industri dan pertanian yang boleh dialirkan ke danau.
Diberitakan juga, otoritas setempat secara berkala melakukan pemantauan kualitas air menggunakan teknologi modern.
Kedua, ada sistem pengolahan air limbah yang canggih di sekitar Danau Biwa. Menurut berbagai sumber, Pemerintah Jepang mengolah semua limbah domestik dan industri di sekitar danau sebelum dibuang.
Sistem diambil untuk memastikan, zat pencemar, seperti nitrogen dan fosfor yang dapat menyebabkan eutrofikasi (pertumbuhan alga berlebih) tidak masuk ke danau.
Program pengolahan air limbah ini juga mencakup kota-kota besar seperti Kyoto dan Osaka, yang mendapatkan pasokan air dari Danau Biwa.
Ketiga, dilakukan konservasi ekosistem dan restorasi alam, yakni dengan menjalankan program untuk memulihkan ekosistem alami, baik flora maupun fauna, di sekitar Danau Biwa.
Daratan di sekitar danau ditanami kembali sehingga vegetasi alami bisa menjadi habita berbagai fauna di daerah itu. Selain itu, Danau Biwa juga merupakan bagian dari Taman Nasional Quasi Biwa-ko, yang memberi perlindungan terhadap keanekaragaman hayati dan menjaga keindahan alam serta fungsi ekologi danau.
Keempat, dalam hal pengelolaan sumber daya air, pemerintah setempat memastikan bahwa penggunaan air dari Danau Biwa untuk irigasi, perikanan, dan kebutuhan industri diatur dengan baik sehingga tidak melebihi kapasitas danau untuk memproduksi air bersih.
Ada sejumlah reservoir air hujan dibangun di sekitar danau untuk menampung air selama musim hujan, yang membantu menjaga stabilitas pasokan air selama musim kering.
Partisipasi Masyarakat
Kelima, hal yang paling penting adalah, meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian danau.
Hingga sekarang, Pemerintah Jepang terus berkampanye dan mengedukasi masyarakat untuk menjaga kebersihan Danau Biwa.
Penduduk setempat, termasuk lembaga swadaya masyarakat (LSM) didorong untuk berpartisipasi dalam kegiatan pelestarian danau serta diberikan edukasi tentang pentingnya menjaga air tetap bersih.
Keenam, untuk menjaga kualitas air, Pemerintah Jepang menggunakan teknologi canggih yang ramah lingkungan. Salah satu contoh adalah penggunaan sistem biofiltrasi alami untuk menyaring air yang mengalir dari lahan pertanian sebelum masuk ke danau, mengurangi jumlah nutrisi dan pestisida yang dapat menyebabkan polusi air.
Ketujuh, pelibatan masyarakat global juga menentukan masa depan Danau Biiwa. Pemerintah Jepang secara terbuka menyediakan Danau Biwa sebagai contoh studi kasus dalam berbagai konferensi internasional tentang pengelolaan danau. Salah satunya seperti Konferensi Danau Dunia yang pertama kali diadakan di sana pada 1984.
Kunjungan Basuki ke Danau Biwa hendak menegaskan bahwa masyarakat dunia harus memberi perhatian khusus untuk pelestarian danau.
Komitmen Pemerintah Indonesia sudah tidak diragukan lagi, terutama pada World Water Forum (WWF) ke-10 di Bali, Mei 2024, mengajukan hari konferensi Danau Dunia di Biwa tersebut sebagi Hari Danau Sedunia.
Strategi pelestarian Danau Biwa bisa diterapkan di Danau Tondano di Sulawesi Utara; Danau Toba di Sumatera Utara. (HRZ)
