JAKARTA, LINTAS – Pemerintah pusat semakin menguatkan koordinasi dalam upaya pengendalian banjir di wilayah Jabodetabek dengan membentuk tim khusus yang akan merumuskan aksi konkret untuk mengurangi risiko bencana banjir.
Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti menghadiri Rapat Koordinasi Tingkat Menteri tentang Penanganan dan Pengurangan Risiko Bencana Banjir Jangka Pendek dan Menengah di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Jakarta, Kamis (27/3/2025).
Menteri Koordinator PMK, Pratikno, menegaskan bahwa pengendalian banjir di Jabodetabek harus dilakukan secara sinergis, komprehensif, dan terintegrasi dari hulu ke hilir dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
“Kita akan segera membentuk tim yang bertugas merumuskan secara detail aksi konkret pencegahan risiko bencana di lapangan serta melakukan monitoring dan evaluasi. Dalam rapat tadi disepakati bahwa ketua tim ini adalah Wamen PU, dengan anggota dari berbagai eselon 1 kementerian/lembaga terkait, termasuk pemerintah daerah,” ujar Pratikno dalam keterangan tertulis, Kamis (27/3/2025).
Sementara itu Wamen Diana mengatakan bahwa strategi pengendalian banjir dilakukan melalui pendekatan struktural dan non-struktural. Dari sisi struktural, Kementerian PU telah membangun berbagai infrastruktur pengendalian banjir, seperti Bendungan Ciawi Sukamahi, Sindangheula, Pompa Sentiong, serta Sodetan Ciliwung yang terhubung dengan Kanal Banjir Timur dan Kanal Banjir Barat.
Selain itu, pengendalian banjir juga dilakukan pada sejumlah sungai utama di Jabodetabek, termasuk Sungai Ciliwung, Sungai Cisadane, Kali Bekasi, serta Sungai Cikeas, Cileungsi, Sabi, dan Cidurian.
Baca Juga: Atasi Banjir, Setiap Pemda di Jabodetabek Harus Merevisi Rencana Tata Ruang Wilayah
Di sisi non-struktural, Kementerian PU telah menjalankan berbagai program, antara lain pemberdayaan Komunitas Peduli Sungai, penertiban bangunan liar di sempadan sungai dan irigasi, pembersihan sampah di infrastruktur pengendali banjir, serta penguatan sistem peringatan dini (Flood and Forecasting Early Warning System).
“Prioritas utama saat ini adalah menyelesaikan pembangunan tanggul di DKI Jakarta yang masih menyisakan 16,5 km, serta di Bekasi yang membutuhkan tambahan 19,6 km. Selain itu, kami juga akan membangun kolam retensi di daerah aliran sungai Bekasi, Ciujung, dan Cidurian, serta melakukan revitalisasi situ dan danau,” jelas Diana.
Sebagai langkah lanjutan, Kementerian PU juga telah menggelar pertemuan dengan Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Banten, serta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Kesepakatan
Hasil pertemuan ini menghasilkan beberapa kesepakatan, di antaranya penyusunan Nota Kesepakatan Sinergi Penanggulangan Banjir antara DKI Jakarta dan Jawa Barat, penyusunan matriks tindak lanjut penanganan banjir di Jabodetabek, serta rencana revisi Rencana Tata Ruang dan Wilayah untuk pengendalian banjir, daerah irigasi, situ, dan bendungan.
“Melalui sinergi ini, pemerintah pusat dan daerah berkomitmen untuk mempercepat penanganan banjir di Jabodetabek, terutama dalam menyelesaikan kendala pengadaan tanah, pembangunan tanggul, serta penataan tata ruang wilayah,” tutur Diana. (*CHI)
