Penajam Paser Utara, Lintas ― Sebanyak 22 menara berupa rumah susun selesai dibangun. 12 menara di antaranya sudah mulai difungsionalkan sebagai hunian pekerja konstruksi (HPK) di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Rusun HPK ini akan menampung 14.736 pekerja konstruksi. Adapun pembangunannya menerapkan teknologi modular, yang mengedepankan kecepatan konstruksi dan meminimalisasi sisa material (zero waste).
Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mengatakan hal ini dikutip dari rilis yang diterima Kamis (13/4/2023).
“HPK dapat menampung sebanyak 14.736 orang pekerja konstruksi. Dan beberapa tower tersebut juga sudah dihuni oleh para pekerja konstruksi,” kara Iwan.
Proses pembangunan HPK ini, kata Iwan, Kementerian PUPR menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK). Ini sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2021 agar pekerjaan di lapangan berjalan sesuai rencana. Termasuk agar aman dari sisi kontruksi.
Tiga Prinsip
Dijelaskan Iwan, sedikitnya ada tiga kriteria pembangunan HPK ini. Ketiga prinsip itu adalah lingkungan, sosial, tata kelola perusahaan (LST) atau environmental, social, and governance (ESG).
“Pertama, adalah environmental atau lingkungan dengan menerapkan lean construction dan green construction. Kedua adalah sosial yang bertujuan memberikan fasilitas yang lebih layak bagi para pekerja konstruksi. Selanjutnya, ketiga governance atau tata kelola perusahaan. Ini maksudnya membangun tata kelola konstruksi yang lebih rapi, sehat, efisiensi dan efektif,” ujar Iwan.
Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan II H. Hujurat mengatakan, pembangunan HPK tersebut merupakan wujud perhatian pemerintah terhadap pekerja konstruksi IKN Nusantara supaya dapat tinggal di hunian yang layak. Selain itu, juga untuk meminimalisasi munculnya kawasan kumuh di sekitar IKN Nusantara.
“Pembangunan dimulai sejak 29 Agustus 2022 hingga 20 Januari 2023 oleh setidaknya 368 pekerja yang terlibat. Kontraktor pelaksana pembangunannya PT Wijaya Karya Gedung-PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. KSO dengan anggaran sebesar Rp 567,008 miliar,” kata Hujurat.
Kementerian PUPR juga telah melengkapi HPK dengan sejumlah fasilitas pendukung, seperti mess hall atau ruang serbaguna, ruang makan, tempat ibadah, klinik kesehatan, kantor pengelola serta beberapa fasilitas penunjang lainnya. “Saat ini, HPK akan segera serah terima pengelolaan dari Kementerian PUPR kepada Otorita IKN untuk dikelola melalui Badan Usaha Milik Otorita,” tutup Hujurat. (HRZ)
