JAKARTA, LINTAS — Anggaran sebesar Rp 146,98 triliun untuk membiayai proyek strategis nasional (PSN) disetujui oleh Komisi V DPR dalam RAPBN 2024, di Gedung DPR, Kamis (7/9/2023).
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, seluruh pekerjaan konstruksi program TA 2024 tuntas pada 2024, terutama PSN sehingga infrastruktur tersebut dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Selain itu, kami akan mengupayakan untuk dapat memenuhi aspirasi anggota Komisi V DPR untuk penambahan alokasi anggaran untuk infrastruktur berbasis masyarakat (program Padat Karya Tunai), seperti P3TGAI, preservasi jalan dan jembatan, Pamsimas, Sanimas, PISEW serta BSPS,” kata Basuki dikutip dari siaran pers yang diterima Majalahlintas.com, Kamis (7/9/2023).
Baca Juga: Program Padat Karya Bidang Permukiman Serap 47.000 Tenaga Kerja pada TA 2024
Dikatakan Basuki, upaya penambahan alokasi anggaran untuk program padat karya tunai tersebut dilakukan melalui pemindahan alokasi dari sisa lelang/tender pekerjaan.
“Seperti tahun-tahun sebelumnya, Kementerian PUPR akan melakukan lelang dini di akhir tahun 2023 untuk pekerjaan 2024. Nanti dari hasil sisa lelang tersebut akan kami pakai untuk menambah alokasi Padat Karya Tunai,” kata Menteri Basuki.
Bidang Air, Jalan, dan Permukiman
Pagu anggaran Kementerian PUPR TA 2024 ditetapkan sebesar Rp 146,98 triliun. Kegiatan prioritas bidang sumber daya air sebesar Rp 47,64 triliun antara lain pembangunan 23 unit bendungan, revitalisasi danau, pembangunan irigasi 4.000 hektar, rehabilitasi dan peningkatan irigasi 38.000 hektar, pembangunan pengendali banjir dan pengaman pantai 57,5 km, pembangunan prasarana air baku kapasitas 2,5 meter kubik/detik, dan pembangunan 7 unit embung.
Baca Juga: Pada 2024, Rp 47,64 Triliun untuk Ketahanan Air dan Pangan Nasional
Kegiatan prioritas bidang jalan dan jembatan sebesar Rp 55,40 antara lain peningkatan konektivitas jalan bebas hambatan 546,13 km, preservasi rutin jalan 47.603 km, peningkatan kapasitas dan preservasi peningkatan struktur jalan 2.117,75 km, preservasi dan penggantian jembatan 7,12 km, pembangunan jalan 318,41 km, pembangunan dan duplikasi jembatan 3,89 km, peningkatan aksesibilitas flyover/underpass/terowongan 918,75 meter, serta dukungan Inpres Jalan Daerah 26,25 km.
Pada bidang permukiman sebesar Rp 32,70 triliun, antara lain pembangunan dan peningkatan SPAM kapasitas 2.985 liter/detik, perluasan SPAM sebanyak 20.638 sambungan rumah (SR), Pamsimas di 1.183 desa, sistem pengelolaan air limbah domestik dengan layanan 11.370 KK, sistem pengelolaan persampahan dengan layanan 231.012 keluarga, Sanimas di 1.546 lokasi, TPS3R di 173 lokasi, sanitasi di 1.279 lembaga pendidikan keagamaan, penataan KSPN dan kegiatan strategis lainnya seluas 352 hektar, PISEW di 738 kecamatan.
Penataan Bangunan
Kemudian pengembangan penyelenggaraan bangunan gedung seluas 27.720 meter persegi, pengembangan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di 5 kawasan, pembangunan bangunan gedung dan penataan kawasan IKN sebanyak 13 unit. Rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana sekolah/madrasah sebanyak 328 unit. Pembangunan dan rehabilitasi PTN/PTKIN sebanyak 17 unit. Kemudian rehabilitasi dan renovasi 25 pasar, pembangunan sarana prasarana olahraga sebanyak 25 unit, dan renovasi 21 stadion.
Selanjutnya pada bidang perumahan sebesar Rp9,25 triliun antara lain pembangunan rumah susun (lanjutan pembangunan rusun ASN dan Hankam di IKN 2.585 unit, rusun MYC 2023-2024 2.316 unit, dan pembangunan rusun baru direktif 578 unit), pembangunan rumah khusus (rusus terdampak bencana 553 unit, lanjutan pembangunan huntap di Sulawesi Tengah, dan pembangunan rumah tapak jabatan menteri di IKN 36 unit), pembangunan PSU 26.686 unit untuk perumahan bagi MBR dan dukungan Penanganan Kemiskinan Ekstrim (PKE) melalui program Padat Karya skema BSPS sebanyak 45.872 unit.
Sementara untuk dukungan manajemen di Setjen, Itjen, Ditjen Bina Kontruksi, Ditjen Pembiayaan Infrastruktur PU & Perumahan, BPSDM, dan BPIW sebesar Rp 1,99 triliun. Program Padat Karya dilanjutkan yang ditargetkan akan menyerap 264.000 tenaga kerja dengan anggaran Rp 6,67 triliun, termasuk dukungan untuk kemiskinan ekstrem. Adapun dukungan infrastruktur IKN tahun 2024 sebesar Rp 35,37 triliun. (HRZ)
Baca Juga: Kementerian PUPR Dapat Anggaran untuk Bangun IKN Nusantara Rp 35,37 Triliun
