JAKARTA, LINTAS – Pertanyaan klasik yang sering muncul di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) adalah: lebih baik terus ngontrak atau mencicil rumah sendiri? Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memberikan jawaban tegas.
Menurutnya, cicilan KPR FLPP untuk rumah subsidi hanya berselisih sedikit dibanding biaya kontrakan bulanan. Bedanya, dengan KPR FLPP rumah bisa menjadi milik pribadi.
“Selisih angsuran KPR FLPP itu tidak beda jauh dengan biaya sewa untuk mengontrak rumah. Jadi daripada uangnya untuk bayar sewa, lebih baik digunakan untuk angsuran KPR FLPP dan rumahnya jadi milik sendiri,” ujar Maruarar dalam penandatanganan Nota Kesepahaman bersama PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Injourney Group) dan Badan Pusat Statistik (BPS) di Sarinah, Jakarta, Kamis (14/8/2025).
Apa Itu KPR FLPP?
Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) merupakan program pemerintah yang ditujukan khusus untuk membantu MBR memiliki rumah layak huni. Program ini menawarkan uang muka (DP) hanya 1 persen, bunga rendah, tenor panjang, serta cicilan terjangkau.
Menteri PKP menegaskan, KPR FLPP bukan sekadar solusi pembiayaan, tetapi juga bentuk nyata hadirnya negara di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam memenuhi kebutuhan papan masyarakat.
Baca Juga: Menteri PKP Naikkan Kuota Rumah Subsidi untuk Buruh Jadi 50 Ribu Unit
“Program rumah subsidi KPR FLPP membuktikan pemerintah benar-benar hadir untuk menyediakan rumah layak huni. Ini bukan hanya janji, tapi implementasi nyata di lapangan,” ucap Maruarar.
Mengapa Injourney Group Terlibat?
Acara di Sarinah ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kementerian PKP, Injourney Group, dan BPS. Tujuannya untuk meningkatkan akses rumah subsidi bagi pekerja di sektor pariwisata.
Injourney merupakan BUMN holding pariwisata yang membawahi berbagai anak usaha di sektor transportasi udara, pariwisata, hingga pengelolaan bandara. Direktur Utama Injourney, Maya Watono, mengatakan pihaknya telah melakukan survei internal kepada pegawai, dan hasilnya menunjukkan minat yang tinggi terhadap program KPR FLPP.
“Kami ingin lewat kerja sama ini, sosialisasi pemanfaatan KPR FLPP bisa lebih mudah dipahami karyawan, baik dari sisi akses maupun keuntungannya. Pegawai merupakan aset berharga Injourney. Dengan memiliki rumah sendiri, kami berharap semangat kerja mereka juga semakin tinggi,” kata Maya.
Data dan Dukungan dari BPS
Selain membuka akses perumahan bagi karyawan, kerja sama ini juga mencakup pemutakhiran data dan informasi statistik karyawan Injourney Group oleh BPS. Data ini diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan perumahan karyawan secara lebih tepat sasaran.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti yang turut hadir menjelaskan, pemutakhiran data pekerja sangat penting agar penyaluran KPR FLPP benar-benar sesuai dengan kebutuhan MBR.
Pada kesempatan yang sama, Menteri PKP juga berdialog langsung dengan beberapa pegawai Injourney yang sudah menerima kunci rumah subsidi. Mereka datang dari beragam profesi, mulai dari cleaning service, petugas keamanan bandara, hingga staf kantoran.
“Ini bukti nyata KPR FLPP bisa diakses oleh semua kalangan pekerja, bukan hanya pegawai kantoran. Dengan DP 1 persen dan angsuran yang terjangkau, para pekerja bisa mendapatkan hunian layak untuk keluarganya,” kata Maruarar.
Gotong Royong Ekosistem Perumahan
Menurut Maruarar, keberhasilan program rumah subsidi ini tidak terlepas dari sinergi berbagai pihak. Ia menyebut dukungan dari Injourney, BPS, Bank Tabungan Negara (BTN), hingga BP Tapera sebagai contoh nyata semangat gotong royong untuk menghadirkan rumah layak bagi MBR.
“Ekosistem perumahan ini saling mendukung. Pemerintah, BUMN, lembaga keuangan, hingga masyarakat harus bekerja sama agar target Program 3 Juta Rumah bisa tercapai,” tegasnya.
Kerja sama ini juga sejalan dengan pelaksanaan Program 3 Juta Rumah yang menjadi fokus pemerintah. Program tersebut bertujuan mempercepat kepemilikan rumah bagi masyarakat, khususnya bagi mereka yang selama ini kesulitan mengakses pembiayaan perumahan.
“Daripada uangnya hilang untuk bayar sewa, lebih baik dialihkan untuk angsuran rumah sendiri. Ini saatnya masyarakat berpenghasilan rendah berani mengambil langkah untuk memiliki rumah layak,” pungkas Maruarar. (GIT)
