Jakarta, Lintas – Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Kementerian PUPR tidak hanya memberikan rumah yang layak huni bagi warga. Namun, masyarakat juga bisa mendapatkan penghasilan lewat skema padat karya tunai (PKT). Program ini tersebar di 34 provinsi.
Disampaikan Direktur Jenderal Perumahan Iwan Suprijanto, Minggu (11/6/2023), progres fisik program BSPS hingga 9 Juni atau Semester I-2023 sudah mencapai 93.139 unit dari target total 150.050 unit. Adapun total anggaran program BSPS tahun 2023 sebesar Rp 3,29 triliun.
“Program BSPS merupakan bantuan pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang dilaksanakan dengan skema Padat Karya Tunai (PKT). Hal ini untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumahnya beserta prasarana, sarana, dan utilitas umumnya. Saat ini, penyerapan tenaga kerjanya sudah 171.082 orang dari target 300.100 orang,” kata Iwan Suprijanto.
Iwan berharap, dengan skema PKT, program BSPS dapat memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Tidak hanya memiliki rumah yang lebih layak, sehat dan nyaman, tetapi warga bisa mendapat penghasilan. Dengan demikian, angka pengangguran bisa dikurangi dan daya beli masyarakat bertambah.
“Program ini sangat membantu masyarakat untuk memiliki hunian yang layak dengan dana stimulan yang disalurkan oleh pemerintah,” kata Iwan Suprijanto.
Penurunan Kemiskinan
Menurut Iwan Suprijanto, setidaknya ada tiga fokus penanganan rumah swadaya pada 2023. Ketiga fokus itu, yakni, pertama, mendukung percepatan program Penurunan Kemiskinan Ekstrem (PKE) melalui peningkatan kualitas rumah tidak layak huni. Kedua, penanganan kawasan perumahan dan permukiman kumuh terintegrasi. Ketiga, perluasan cakupan pelayanan Klinik Rumah Swadaya.
Salah satu program BSPS yang sudah mulai pelaksanaan berada di Provinsi Jawa Barat sebanyak 16.824 unit rumah tidak layak huni. Saat ini, Ditjen Perumahan Kementerian PUPR melalui Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Jawa II telah melakukan verifikasi untuk calon penerima program BSPS. Data itu berdasarkan nama dan alamat atau by name by address (BNBA) sebanyak 8.559 unit.
“Setiap masyarakat yang rumahnya dibedah mendapatkan dana BSPS senilai Rp 20 juta dengan rincian Rp 17,5 juta untuk pembelian bahan bangunan dan Rp 2,5 juta untuk upah tukang. Kami berharap, dukungan dari pemerintah daerah setempat, masyarakat, dan sektor swasta melalui program CSR untuk ikut membantu dan menyukseskan pelaksanaan BSPS di Jawa Barat,” kata Kepala BP2P Jawa II Kiagoos Egie Ismail.
Program BSPS di Jawa Barat tahun 2023 dilaksanakan secara bertahap. Untuk Tahap I tersebar di 17 kabupaten/kota, yakni Kabupaten Cianjur 1.191 unit, Bandung Barat 1.070 unit, Bandung 2.461 unit, Bogor 373 unit. Selanjutnya, Purwakarta 204 unit, Garut 347 unit, Tasikmalaya 476 unit, Ciamis 80 unit. Kemudian Kuningan 30 unit, Indramayu 1.072 unit, Cirebon 403 unit, Karawang 40 unit. Lalu Kota Bogor 434 unit, Cimahi 53 unit, Bandung 6 unit, Tasikmalaya 296 unit, dan Cirebon 23 unit. (HRZ)
