JAKARTA, LINTAS – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyiapkan penataan kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, secara menyeluruh.
Penataan akan mencakup Kampung Bali, Kebon Kacang, hingga Kebon Melati, dengan prinsip memperbaiki kawasan tanpa menggusur masyarakat yang selama ini tinggal di sana.
Pramono mengatakan, penataan diperlukan karena masih terdapat kawasan permukiman yang kondisinya belum tertata dengan baik meski berada di pusat Jakarta. Salah satu persoalan yang ditemukan adalah kepadatan hunian yang cukup tinggi.
Ia mengungkapkan, terdapat rumah di kawasan Tanah Abang yang dihuni hingga 15 orang. Karena keterbatasan ruang, para penghuni bahkan harus tidur secara bergantian dalam tiga shift.
“Secara jujur saya harus mengatakan itu. Bahkan ada beberapa hunian satu rumah yang menghuni itu sampai dengan 15 orang, dan tidurnya tiga shift,” kata Pramono usai meresmikan peluncuran konsep desain Kawasan Blok M oleh MRT Jakarta, Selasa (6/10/2026).
Menurut Pramono, persoalan tersebut menjadi salah satu alasan Pemprov DKI Jakarta akan melakukan penataan kawasan Tanah Abang. Kawasan yang akan ditata antara lain Kampung Bali, Kebon Kacang, dan Kebon Melati.
“Di tepatnya di Tanah Abang, Kampung Bali, kemudian Kebon Kacang, dan sebagainya, ada ruas yang sudah hampir 60 tahun tempat itu kurang lebih 2,3 kilometer tidak tertangani secara baik,” ujarnya.
Penataan Tanpa Menggusur Warga
Pramono memastikan penataan tidak akan dilakukan dengan menggusur masyarakat. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membenahi lingkungan dan kawasan permukiman dengan tetap mempertahankan keberadaan warga.
“Intinya adalah kami melakukan pembenahan tidak menggusur,” kata Pramono.
Ia menyebut konsep tersebut nantinya dapat menjadi contoh dalam penataan kawasan permukiman di wilayah lain di Jakarta.
“Prinsipnya adalah menata kawasan, kita tidak menggusur masyarakatnya, tetapi melakukan perbaikan dan ini akan menjadi role model Jakarta pembenahan di kemudian hari,” tuturnya.
Dalam penataan tersebut, sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov DKI Jakarta akan dilibatkan.
Dinas Sumber Daya Air (SDA) menjadi salah satu instansi yang bertanggung jawab dalam pembenahan kawasan.
Dinas Sosial juga akan terlibat karena persoalan di Tanah Abang tidak hanya berkaitan dengan kondisi fisik lingkungan, tetapi juga menyangkut masalah sosial masyarakat.
“Yang bertanggung jawab melakukan pembenahan ada dua. Yang pertama adalah Sumber Daya Air, yang kedua tentunya dinas terkait terutama Dinas Sosial. Karena di situ hal-hal yang berkaitan dengan sosial juga cukup tinggi,” ujar Pramono.
Anggaran dari APBD hingga CSR
Untuk membiayai penataan kawasan Tanah Abang, Pemprov DKI Jakarta akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Pemerintah juga akan memanfaatkan sumber pendanaan lain, termasuk dana tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR).
Pramono juga menyebut pemanfaatan SLF dan KLB sebagai bagian dari sumber pendanaan pembangunan kawasan tersebut.
“Anggaran yang akan dilakukan adalah yang pertama tentunya dari APBD, yang kedua kita akan menggunakan dana-dana dari CSR dan juga SLF, KLB untuk melakukan pembangunan di tempat itu,” katanya.
Meski demikian, Pramono belum mengungkapkan nilai anggaran yang telah disiapkan untuk penataan kawasan Tanah Abang.
“Angkanya sebenarnya sudah keluar, tapi saya belum bisa menyampaikan kepada publik,” ujarnya.
Bangunan di Atas Sungai Ikut Ditata
Penataan kawasan juga akan menyasar bangunan yang berada di atas sungai. Pramono menyebut terdapat sejumlah bangunan, termasuk rumah ibadah seperti masjid dan musala, yang berada di area tersebut.
Menurut dia, bangunan-bangunan tersebut akan ditata agar kondisi kawasan menjadi lebih rapi dengan tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat serta perkembangan teknologi.
“Di atas sungai itu kebetulan ada rumah-rumah ibadah seperti masjid, musala, dan sebagainya, tentunya akan kami tata menjadi lebih rapi,” kata Pramono.
Penataan kawasan Tanah Abang ini diharapkan tidak hanya memperbaiki kondisi fisik lingkungan, tetapi juga menangani persoalan sosial dan kepadatan hunian yang selama ini menjadi bagian dari persoalan kawasan tersebut. (CHI)
