JAKARTA, LINTAS – Pemerintah menargetkan regulasi integrasi jalan tol di kawasan metropolitan Jabodetabek, Medan Raya, dan Surabaya Raya dapat terbit pada 2026. Aturan tersebut akan menjadi landasan evaluasi dan penerapan skema tarif tol terintegrasi di ketiga wilayah.
Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Ni Komang Rasminiati mengatakan, rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (Permen PU) tentang Pedoman Integrasi Jalan Tol saat ini telah memasuki tahap harmonisasi bersama Kementerian Hukum.
“Syukur, hingga saat ini penyusunan regulasi berupa Peraturan Menteri atau Permen Menteri PU tentang Pedoman Integrasi Jalan Tol sudah pada tahap harmonisasi dengan Kementerian Hukum,” kata Komang dalam Infra Talks bersama media di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (20/11/2026).
Baca Juga: Tol Bocimi Seksi 3 Siapkan Mitigasi Longsor di Timbunan 21 Meter
Ia berharap proses harmonisasi segera rampung sehingga peraturan tersebut dapat diundangkan sebelum akhir tahun. Dengan demikian, pemerintah memiliki payung hukum untuk mengevaluasi pengintegrasian sistem penarifan jalan tol, khususnya di tiga kawasan metropolitan tersebut.
“Mudah-mudahan tahun ini dapat segera diundangkan sebagai dasar hukum atau payung hukum untuk melaksanakan evaluasi terhadap pengintegrasian pentarifan, terutama di kawasan metropolitan Jabodetabek, Medan Raya, dan juga Surabaya Raya,” ujarnya. (CHI)
Baca Juga: Diskon Tarif Tol Direncanakan 30 Persen Saat Nataru 2026/2027 Berlaku Tiga Hari, Ini Jadwalnya






