JAKARTA, LINTAS — Peran penting syahbandar bukan hanya menjaga keselamatan pelayaran, tapi juga mencegah illegal fishing atau penangkapan ikan ilegal.
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersinergi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan seluruh stakeholder lainnya dalam pengawasan keselamatan pelayaran.
Sinergi ini turut melibatkan syahbandar yang berperan penting dalam pengawasan keselamatan pelayaran, termasuk illegal fishing.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan hal ini saat mengukuhkan 27 orang syahbandar perikanan di Gedung Mina Bahari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Jumat (11/8/2023).
Menurut Menhub, syahbandar perikanan berperan penting untuk menjaga keselamatan pelayaran, juga untuk mencegah dan menanggulangi illegal fisihing.
“Untuk itu para syahbandar perikanan dituntut memiliki pengetahuan terkait peraturan-peraturan dalam dan luar negeri,” ujar Menhub.
Ke-27 syahbandar perikanan tersebut telah melalui proses pendidikan dan pengujian yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Perhubungan.
Menhub menekankan agar para syahbandar bekerja sepenuh hati dan menjaga integritas menjalani tujuan mulia untuk memastikan keselamatan kapal perikanan.
“Saya memahami tugas syahbandar yang tidak ringan, terutama di tempat tertentu yang sering terjadi pencurian ikan,” ucap Menhub.
“Hal Ini tentunya menjadi tantangan yang cukup berat, karena Syahbandar harus bertanggung jawab keluar masuknya kapal serta persetujuan berlayar bagi kapal perikanan,” lanjut Menhub.
Baca juga: Kemenhub Tata Alur Pelayaran Pelabuhan Pulau Gag di Raja Ampat
Lebih lanjut Menhub mengapresiasi sinergitas, koordinasi, dan kolaborasi antara Kemenhub melalui Ditjen Perhubungan Laut dengan KKP.
Serta seluruh pihak terkait lainnya dalam penyelenggaraan tugas di lapangan dalam pengawasan keselamatan pelayaran.
Program Prioritas
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menjelaskan, pihaknya bersinergi dengan Kemenhub untuk mengawal program prioritas penangkapan ikan terukur, yang menjadi upaya pemerintah untuk mewujudkan ekonomi biru.
Ia meminta agar syahbandar di pelabuhan perikanan siap mengawal 24 jam pelaksanaan program penangkapan ikan terukur berbasis kuota dan penarikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sumber Daya Alam (SDA) perikanan pascaproduksi.
“Kementerian Kelautan dan Perikanan terus berkonsolidasi internal, dan dengan dukungan dari Kementerian Perhubungan, diharapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama jumlah syahbandar di pelabuhan perikanan dapat ditingkatkan secara signifikan,” ungkap Menteri Trenggono. (BAS)
Baca Juga: Pakai Kapal Perintis, Kemenhub Fasilitasi Ratusan Jemaah Haji Pulang ke Tolitoli
