JAKARTA, LINTAS – Pemerintah Indonesia telah menyiapkan berbagai skema investasi untuk para investor dan badan usaha, antara lain Viability Gap Fund (VGF) menggunakan Availability Payment (AP), Project Development Facilities (PDF) untuk semua proyek KPBU di IKN, Pengadaan Badan Usaha melalui Swiss Challenge untuk KPBU Unsolicited, pembiayaan infrastruktur melalui Staples Financing/Standby Lending, serta Clawback equal 0 (zero) untuk barang milik negara (BMN).
Demikian disampaikan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono saat menghadiri penandatanganan kontrak kerja sama atau memorandum of understanding (MoU) antara PT Brantas Abipraya dan Zhejiang Dafeng Industries di Hangzhou, China, Selasa (26/9/2023).
”Kami juga akan memberikan insentif pajak dan fasilitas bagi investor pembangunan IKN, seperti tax holiday hingga 30 tahun untuk investasi infrastruktur dan layanan publik pada tahun 2022 hingga 2035; pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah untuk bidang infrastruktur dan bisnis pelayanan publik; serta tarif 0 persen untuk pembelian mesin/peralatan/bahan untuk tujuan investasi domestik dan properti bisnis,” jelasnya.
“Pada kesempatan ini, saya ingin mengusulkan kepada investor dari Republik Rakyat Tiongkok untuk membahas peluang kerja sama investasi melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam pembangunan infrastruktur di IKN Nusantara,” kata Basuki.

Skema KPBU
Basuki mengatakan, APBN hanya akan mencakup sekitar 20 persen dari total kebutuhan investasi IKN. Sementara untuk sisanya, Pemerintah Indonesia membuka peluang bagi investor lokal dan asing untuk berpartisipasi dalam pembangunan IKN melalui skema KPBU.
”Potensi investasi di IKN di antaranya untuk membangun fasilitas pendidikan, kesehatan, perumahan, pusat kebudayaan dan olahraga, serta perkantoran,” ujarnya.
Di sela-sela perhelatan Asian Games 2022 di Hangzhou, China, Basuki menghadiri penandatanganan kontrak kerja sama antara PT Brantas Abipraya dan Zhejiang Dafeng Industries di Hangzhou, China, Selasa (26/9/2023).
Ia mengapresiasi penandatanganan MoU ini yang diharapkan dapat memperkuat kerja sama antara Indonesia dan China, khususnya di bidang pembangunan infrastruktur, serta menggali kemungkinan peluang investasi yang bermanfaat bagi kedua negara. (*/HRZ)
Baca Juga: China-Indonesia Akan Kolaborasi Membangun Bendungan



















