JAKARTA, LINTAS – Pemerintah melalui Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) berencana untuk menambah jumlah Rumah Tapak Jabatan Menteri (RTJM) di Ibu Kota Nusantara (IKN) dari semula 36 unit menjadi 48 unit.
Penambahan ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan jumlah menteri yang ada dalam Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran yang kini bertambah.
Danis Hidayat Sumadilaga, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana OIKN sekaligus Ketua Satgas Pembangunan IKN, menyampaikan bahwa saat ini pihaknya tengah melakukan kajian terkait dengan rencana pembangunan tambahan rumah tersebut.
“Untuk Rumah Tapak Jabatan Menteri (RTJM) tambahan di IKN sedang kita lakukan kajian dulu. Mudah-mudahan tahun 2025 bisa kita mulai,” ujar Danis kepada majalahlintas.com, saat dihubungi pada Kamis, 21 November 2024.
Pembangunan rumah tapak bagi menteri ini merupakan bagian dari upaya untuk mempersiapkan infrastruktur yang mendukung operasional pemerintah di IKN.
Tambahan 48 Unit
Penambahan jumlah unit RTJM diharapkan dapat mengakomodasi kebutuhan kediaman bagi para pejabat yang akan menetap di IKN seiring dengan relokasi pusat pemerintahan ke wilayah baru tersebut.
Danis menambahkan bahwa kajian yang dilakukan bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan rumah jabatan ini sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan pengelolaan di IKN.
Dengan rencana dimulainya pembangunan pada tahun 2025, diharapkan proyek ini akan berjalan lancar dan mendukung transisi pemerintahan ke IKN dengan lancar.
Rencana penambahan rumah jabatan ini juga menunjukkan komitmen pemerintah dalam membangun infrastruktur yang memadai untuk para pejabat yang akan bekerja di pusat pemerintahan yang baru, seiring dengan kemajuan pembangunan di IKN yang terus berlangsung.
Sebelumnya, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengatakan rumah menteri di IKN bakal ditambah menjadi 48 unit sesuai dengan jumlah kementerian di Kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto.
Jumlah tersebut bertambah dari rumah menteri yang awalnya disiapkan sebanyak 36 unit.
“Tentunya dengan kementerian tambah 48, yang siap 36 sesuai dengan jumlah kementerian Kabinet Indonesia Maju. Kalau (Kabinet) Merah Putih nanti jadi 48, nanti rumahnya pasti juga harus kita tambahin,” katanya usai bertemu Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy di kantor Bappenas, Jakarta, Senin, 18 November 2024.
Dalam kesempatan tersebut, Basuki juga mengatakan bahwa kantor kementerian koordinator serta hunian bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di IKN rampung dibangun pada Desember 2024. Dengan begitu, IKN sudah siap menampung ASN mulai tahun depan.
Namun, terkait kepastian pasti kapan ASN bakal pindah ke IKN merupakan ranah Kementerian PAN-RB. Ia hanya memastikan bahwa perkantoran dan hunian bagi ASN di ibu kota baru tersebut siap digunakan mulai tahun depan.
“(ASN pindah ke IKN) tergantung Menpan. Saya harus melaporkan kantor-kantor apa saja yang sudah siap. Eselon I berapa saja, eselon II berapa saja, staf berapa, termasuk huniannya,” katanya. (GIT)
