JAKARTA, LINTAS – Rencana ambisius pemerintah Indonesia untuk membangun tanggul laut raksasa yang membentang sepanjang 958 kilometer dari Banten hingga Surabaya kini menjadi perbincangan hangat.
Proyek raksasa ini diperkirakan menelan biaya yang fantastis sekitar Rp 600 triliun hanya untuk infrastruktur bangunan tanggul saja, belum termasuk biaya tambahan untuk sanitasi, penyediaan air bersih, dan fasilitas lainnya, yang membawa total biaya proyek ini hampir mencapai Rp 800 triliun.
Proyek ini digagas sebagai langkah strategis untuk mengatasi ancaman penurunan muka tanah di Jakarta serta mencegah banjir besar yang kerap menghantui wilayah pesisir utara Pulau Jawa, yang mencakup daerah padat penduduk dan sumber daya vital bagi perekonomian negara.
Direktur Sungai dan Pantai Ditjen Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Dwi Purwantoro, mengungkapkan angka-angka mengejutkan dalam sebuah seminar nasional pada Kamis (14/11/2024), di mana dia menyebutkan bahwa pembangunan tanggul laut yang akan meliputi daerah dari Cilegon (Banten) hingga Gresik (Jawa Timur) diperkirakan membutuhkan dana yang sangat besar.
“Total biaya pembangunan ini bisa mencapai Rp 600 triliun, itu hanya untuk pembangunan fisiknya saja. Belum termasuk biaya lain-lain seperti sanitasi dan penyediaan air bersih. Jika dihitung semua, angkanya bisa sekitar Rp 800 triliun,” ujar Dwi.
Angka ini mengundang keprihatinan dan pertanyaan publik, mengingat proyek ini akan menjadi salah satu investasi infrastruktur terbesar yang pernah dilakukan di Indonesia.
Antisipasi Bencana Alam
Salah satu alasan utama pembangunan tanggul laut ini adalah untuk mengantisipasi bahaya banjir dan penurunan muka tanah, khususnya di Jakarta, yang menjadi salah satu kota dengan tingkat penurunan tanah tercepat di dunia.
Hal ini semakin diperparah dengan perubahan iklim yang menyebabkan permukaan laut naik dan mengancam ribuan hektar tanah di wilayah pesisir.
Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, menyatakan bahwa pembangunan tanggul laut ini dimulai dengan percobaan pada jalur Tangerang-Bekasi sepanjang 43 kilometer, yang merupakan bagian dari uji coba menggunakan hibah dari Korea Selatan dan Belanda.
Namun, di balik urgensi proyek ini, sejumlah pihak mempertanyakan kelayakan biaya yang begitu besar. Anggaran yang sangat tinggi menimbulkan kekhawatiran tentang potensi pemborosan anggaran publik yang seharusnya digunakan untuk sektor lain yang lebih mendesak.
Di sisi lain, pendukung proyek ini berpendapat bahwa biaya besar tersebut sebanding dengan dampak yang dapat ditimbulkan jika tidak segera dibangun, yaitu tenggelamnya ribuan hektar sawah yang menjadi sumber pangan nasional, serta ancaman terhadap jutaan penduduk yang tinggal di sepanjang pantai utara Pulau Jawa.
Tanggul Laut Raksasa: Kebutuhan Mendesak
Hashim Djojohadikusumo, Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi sekaligus adik dari Presiden Prabowo Subianto, menegaskan bahwa pembangunan tanggul laut ini merupakan kebutuhan mendesak yang harus segera direalisasikan.
“Ini semacam keadaan darurat, harus segera dibangun karena membutuhkan waktu yang lama. Kita tidak bisa menunggu lagi,” ujar Hashim usai kunjungan ke Kementerian Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan pada 31 Oktober 2024.
Namun, meskipun diakui sebagai langkah untuk menyelamatkan pulau Jawa dari ancaman bencana alam, proyek ini tetap menuai pro dan kontra.
Beberapa pihak menilai bahwa pengerjaan proyek sekelas ini harus disertai dengan perencanaan yang matang dan pengelolaan anggaran yang transparan agar tidak menjadi beban bagi negara di kemudian hari.
Selain itu, keberlanjutan proyek ini dalam jangka panjang menjadi pertanyaan besar. Bagaimana dengan biaya pemeliharaan dan potensi dampak ekologis yang mungkin timbul akibat pembangunan raksasa ini?
Langkah Ke Depan: Kolaborasi dan Transparansi
Proyek tanggul laut raksasa ini memerlukan kolaborasi antara berbagai pihak, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun sektor swasta. Dengan estimasi biaya yang sangat tinggi, transparansi dalam pengelolaan anggaran dan evaluasi berkala sangat diperlukan agar proyek ini tidak menjadi beban pemborosan.
Pembangunan tanggul laut sepanjang 958 kilometer ini bukan hanya soal infrastruktur semata, namun juga soal masa depan ekosistem dan ketahanan wilayah pesisir Indonesia.
Dengan dana yang sangat besar dan tantangan yang kompleks, proyek ini harus lebih dari sekadar ambisi, melainkan harus memiliki dampak yang nyata bagi masyarakat yang paling terdampak oleh perubahan iklim dan kerusakan lingkungan. (GIT)
